Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, mengungkap dugaan praktik mafia pangan yang selama bertahun-tahun bermain melalui manipulasi data, pengaturan kuota impor, hingga penguasaan distribusi pangan nasional.
Hal tersebut disampaikan dalam Dialog Swasembada Pangan bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Gudang Bulog Romokalisari, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (13/5/2026).
Menurut Said Didu, keberhasilan pemerintah menjaga stabilitas pangan nasional saat ini tidak terlepas dari langkah tegas Menteri Pertanian dalam menekan praktik mafia pangan yang selama ini merugikan negara dan petani.
“Sekarang beras tersedia dan harga lebih terjangkau. Itu substansi yang dirasakan masyarakat,” ujar Said Didu.
Ia menilai perdebatan publik selama ini terlalu fokus pada istilah “swasembada pangan” atau “swasembada beras”, sementara persoalan utama terkait ketersediaan dan keterjangkauan pangan justru terabaikan.
Said Didu menyebut pendekatan pemerintah saat ini sudah tepat, yakni mendorong peningkatan produksi petani dengan menjamin pendapatan serta memastikan ketersediaan sarana produksi.
“Berikan jaminan pendapatan kepada petani dan siapkan sarana produksinya. Itu kunci utama,” katanya.
Ia juga menilai sektor pertanian memiliki nilai tambah ekonomi yang sangat besar. Menurutnya, petani merupakan investor terbesar di Indonesia karena terus mempertaruhkan modal dan tenaga demi menjaga produksi pangan nasional.
“Investor terbesar di Indonesia itu petani, bukan yang datang dari luar negeri,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Said Didu juga membongkar pola permainan mafia pangan yang disebut sudah terorganisir melalui sistem kuota impor.
Menurutnya, kapal impor bahkan sudah siap sebelum kuota resmi diterbitkan, sehingga distribusi barang telah lebih dahulu dikuasai kelompok tertentu.
“Kuota keluar minggu ini, minggu depan kapal sudah masuk. Artinya semuanya sudah diatur sebelumnya,” ungkapnya.
Ia menilai praktik tersebut membuat pelaku usaha lain kesulitan mendapatkan pasokan pangan, termasuk lembaga negara seperti Bulog.
Selain itu, Said Didu mengungkap besarnya potensi keuntungan dalam bisnis impor pangan, terutama gula, yang nilainya disebut mencapai puluhan hingga ratusan triliun rupiah.
Karena itu, ia meminta pemerintah konsisten melakukan pembenahan tata kelola pangan nasional agar Indonesia terbebas dari mafia impor pangan.
“Mafia pangan ini sangat kuat karena berkaitan dengan kepentingan politik dan ekonomi besar,” ujarnya.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebelumnya menegaskan pemerintah terus memperkuat produksi dalam negeri melalui modernisasi pertanian, peningkatan produktivitas, serta pengendalian impor pangan.
Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga ketahanan pangan nasional sekaligus mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan.
Informasi ini dikutip dari website resmi Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Kamis 14/5/2026.
