Diskusi publik bertajuk “JK Effect dan Nasib Trah Jokowi 2029” yang digelar Obor Rakyat Reborn di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (16/5/2026), membahas dinamika politik nasional serta polemik hukum terkait isu ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Dalam diskusi tersebut, praktisi hukum Ahmad Khozinudin menilai polemik yang berkembang saat ini memiliki dampak hukum dan politik yang cukup besar.
Dari sisi hukum, Ahmad meminta kepolisian memproses laporan sejumlah organisasi masyarakat Islam terhadap beberapa tokoh secara profesional dan tanpa perlakuan berbeda.
“Efek hukum tentu menegakkan hukum terhadap laporan yang telah masuk. Kami mendorong Polri tetap profesional dan tidak membeda-bedakan penanganan perkara,” ujar Ahmad.
Ia menilai Polri saat ini tengah menjadi perhatian publik sehingga proses penyelidikan dan penyidikan harus dilakukan secara transparan dan setara.
Selain aspek hukum, Ahmad juga menyoroti dampak politik yang dinilai mulai memengaruhi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan kelompok pendukung Jokowi.
Menurutnya, pengunduran diri sejumlah tokoh dari PSI menunjukkan adanya upaya agar persoalan tersebut dipandang sebagai kasus personal, bukan persoalan partai.
“Kasus ini mulai diarahkan menjadi persoalan pribadi, bukan institusional,” katanya.
Dalam forum itu, Ahmad juga menyinggung kembali isu dugaan ijazah palsu Jokowi yang ramai diperbincangkan di media sosial. Ia mengaitkan isu tersebut dengan munculnya dinamika politik setelah Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla menyarankan agar ijazah Jokowi diperlihatkan kepada publik untuk mengakhiri polemik.
Menurut Ahmad, legitimasi publik akan menjadi faktor penting dalam menentukan keberlanjutan pengaruh politik keluarga Jokowi menuju Pemilu 2029.
“Legitimasi publik sangat menentukan masa depan kekuatan politik,” ujarnya.
Ia juga meminta aparat penegak hukum lebih berhati-hati dalam menyampaikan informasi perkara agar tidak menimbulkan spekulasi di ruang publik.
“Informasi penyelidikan dan penyidikan seharusnya disampaikan melalui otoritas resmi,” tegasnya.
Diskusi yang dipandu Pemimpin Redaksi Obor Rakyat Reborn, Setiyardi Budiono, itu turut menghadirkan pengamat politik Lely Ariani, eks penasihat spiritual Jokowi Sri Eko Sriyanto Galgendu, serta Ketua DPP PA GMNO Budiantyo Tarigan.
