Institut Marhaenisme 27 menggelar nonton bareng (nobar) dan diskusi film dokumenter Pesta Babi karya Dandhy Dwi Laksono dan Cypri Dale di Sekretariat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jakarta Selatan, Sabtu (16/5/2026).
Kegiatan tersebut menjadi ruang pendidikan politik sekaligus upaya membangun kesadaran publik terkait persoalan tanah adat, lingkungan hidup, pangan, dan keberlangsungan budaya masyarakat adat di Papua Selatan.
Film Pesta Babi mengangkat perjuangan masyarakat adat Papua Selatan dalam menghadapi proyek strategis nasional (PSN), seperti food estate, perkebunan tebu, dan kelapa sawit yang dinilai mengancam kawasan hutan serta tanah ulayat.
Judul film diambil dari tradisi pesta babi yang menjadi simbol kehormatan, persaudaraan, dan kebersamaan masyarakat adat Papua. Dalam film tersebut, kerusakan hutan akibat proyek industri disebut berdampak langsung terhadap identitas budaya dan kehidupan masyarakat setempat.
Perwakilan Divisi Kajian dan Publikasi Institut Marhaenisme 27, Dhiva, mengatakan kegiatan itu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat.
“Ini adalah bagian dari usaha kita sebagai rakyat untuk merebut kembali kedaulatan dalam arti paling mendasar, sekaligus menjadi ruang pendidikan politik terkait persoalan yang terjadi di Indonesia,” ujar Dhiva.
Diskusi dipandu Miftah dari Institut Marhaenisme 27 yang menyoroti praktik ekstraktivisme di Papua Selatan yang dinilai terus berulang dengan dalih pembangunan dan ketahanan pangan.
“Praktik ini telah berlangsung selama puluhan tahun dan kini kembali diperkuat atas nama ketahanan pangan dan energi, yang berujung pada pengusiran masyarakat adat dari tanahnya sendiri,” kata Miftah.
Sementara itu, Sandi dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mengungkapkan proyek-proyek strategis nasional di Papua Selatan berpotensi mengubah jutaan hektare kawasan hutan dan mengancam keanekaragaman hayati.
“Bukan hanya masyarakat adat yang terdampak, tetapi juga ekosistem dan keberagaman flora-fauna yang terancam hilang,” ujarnya.
Pemantik lainnya, Rika dari Partai Hijau Indonesia, menilai film dokumenter tersebut menjadi pengingat penting tentang suara masyarakat Papua yang dinilai masih sering diabaikan dalam pembangunan nasional.
Diskusi berlangsung interaktif dengan melibatkan peserta dari berbagai kalangan mahasiswa, aktivis, dan masyarakat umum. Kegiatan ditutup dengan seruan solidaritas terhadap masyarakat adat Papua dan pentingnya menjaga ruang demokrasi serta lingkungan hidup.
