Aliansi Persatuan Rakyat Indonesia Anti Imperialisme (PERISAI) menggelar konferensi pers menjelang peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2026 di Sekretariat DPC GMNI Jakarta Selatan, Selasa (19/5/2026).
Konferensi pers bertajuk “Mari Bung Rebut Kembali Kedaulatan, Lawan Rezim Fasis Prabowo-Gibran” itu menjadi momentum bagi aliansi untuk menyerukan konsolidasi nasional melawan imperialisme dan kebijakan yang dinilai merugikan rakyat.
Dalam pernyataannya, PERISAI menilai kondisi ekonomi dan politik Indonesia saat ini semakin menjauh dari cita-cita kemerdekaan nasional. Mereka menyoroti kebijakan fiskal dan moneter yang dianggap berdampak pada melemahnya nilai tukar rupiah serta meningkatnya tekanan ekonomi masyarakat.
“Kami melihat kedaulatan negara semakin tergerus melalui berbagai kebijakan dan kesepakatan yang dinilai menguntungkan kepentingan asing,” ujar perwakilan Aliansi PERISAI dalam konferensi pers.
PERISAI juga menyoroti kesepakatan Alliance for Rebuilding Trade (ART) yang dinilai dapat mengancam kedaulatan ekonomi nasional. Mereka meminta pemerintah membatalkan kerja sama tersebut dan mendesak DPR RI menggunakan hak interpelasi untuk meminta penjelasan pemerintah.
Selain itu, aliansi tersebut menyerukan penolakan terhadap praktik militerisme di ranah sipil, termasuk keterlibatan aparat dalam sektor pendidikan, bisnis, hingga penguasaan lahan.
Dalam konferensi pers tersebut, PERISAI turut menyinggung pentingnya menjaga ruang demokrasi dan kebebasan berekspresi. Mereka menolak tindakan represif terhadap kegiatan diskusi publik, pemutaran film, maupun aktivitas masyarakat sipil lainnya.
Melalui momentum Hari Kebangkitan Nasional, PERISAI mengajak berbagai elemen masyarakat, mulai dari mahasiswa, buruh, petani, hingga masyarakat sipil untuk memperjuangkan kedaulatan ekonomi, politik, dan hukum Indonesia.
“Momentum Hari Kebangkitan Nasional harus menjadi pengingat bahwa perjuangan menjaga kedaulatan bangsa masih terus berlangsung,” ujar perwakilan aliansi.
