Polemik pembiayaan akomodasi peserta ASEAN U-19 Boys’ Championship 2026 mendapat sorotan dari tokoh masyarakat sekaligus pemerhati sepak bola, Drs. H. Amiruddin. Ia menilai persoalan tersebut seharusnya menjadi momentum evaluasi profesionalisme penyelenggaraan turnamen internasional, bukan ajang saling menyalahkan.
Menurut Amiruddin, berkembangnya narasi yang menyudutkan Pemerintah Kota Medan dan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas terkait pembiayaan hotel peserta berpotensi menyesatkan opini publik.
“Publik seolah diarahkan untuk percaya bahwa biaya akomodasi peserta merupakan tanggung jawab Pemko Medan. Padahal hingga saat ini tidak ada dasar resmi yang menunjukkan hal tersebut,” ujar Amiruddin, Rabu (3/6/2026).
Ia mempertanyakan dasar hukum maupun administrasi yang digunakan panitia lokal dan PSSI Sumatera Utara jika menganggap biaya hotel peserta menjadi kewajiban pemerintah daerah.
Menurutnya, hingga kini tidak pernah dipublikasikan dokumen yang menunjukkan adanya komitmen resmi Pemko Medan untuk membiayai seluruh akomodasi peserta turnamen.
“Tidak ada keputusan anggaran, nota kesepahaman, ataupun surat resmi yang menyatakan Pemko Medan bertanggung jawab atas biaya hotel peserta,” katanya.
Amiruddin menegaskan seseorang tidak dapat dituduh mengingkari komitmen yang tidak pernah dibuat. Karena itu, ia menilai tudingan kepada Wali Kota Medan tidak memiliki dasar yang kuat apabila memang tidak pernah ada kesepakatan resmi terkait pembiayaan akomodasi.
Selain itu, ia menyoroti munculnya narasi yang menggambarkan seolah-olah panitia lokal dan PSSI Sumut menjadi pihak yang menyelamatkan turnamen akibat pemerintah daerah tidak membiayai kebutuhan hotel peserta.
Menurutnya, fokus utama seharusnya diarahkan pada evaluasi perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan turnamen.
“Jika akomodasi peserta merupakan kebutuhan mendasar dalam turnamen internasional, mengapa persoalan ini baru menjadi polemik saat menjelang atau ketika kompetisi berlangsung? Seharusnya hal tersebut sudah dipastikan sejak awal oleh penyelenggara,” ujarnya.
Amiruddin menilai apabila kebutuhan dasar peserta belum dipastikan sejak tahap perencanaan, maka yang perlu dievaluasi adalah kapasitas manajemen penyelenggara, bukan komitmen pemerintah daerah yang sejak awal tidak ditetapkan sebagai penanggung jawab biaya tersebut.
Ia juga mengingatkan bahwa dukungan pemerintah daerah tidak dapat diartikan sebagai pengalihan seluruh tanggung jawab penyelenggaraan kepada pemerintah daerah.
“Dukungan bukan berarti pengalihan kewajiban. Membantu bukan berarti wajib membayar. Menjadi tuan rumah bukan berarti harus menanggung seluruh biaya kegiatan yang dikelola organisasi lain,” tegas Ketua DPRD Medan periode 2009–2014 itu.
Amiruddin menilai tudingan terhadap Rico Waas juga kurang tepat mengingat Pemko Medan telah memberikan berbagai dukungan untuk pelaksanaan turnamen, mulai dari pembenahan Stadion Teladan, peningkatan fasilitas pendukung, koordinasi lintas instansi, hingga dukungan sumber daya pemerintah daerah.
Menurutnya, dukungan tersebut seharusnya diapresiasi sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menyukseskan ajang internasional tersebut.
Ia meminta PSSI Sumut dan panitia lokal menjadikan polemik ini sebagai bahan evaluasi menyeluruh, sekaligus memperkuat transparansi kepada publik terkait pembagian tanggung jawab, proses pengambilan keputusan, dan skema pembiayaan penyelenggaraan turnamen.
“Jika ada kekurangan dalam perencanaan akomodasi, akui dan perbaiki. Jika terjadi miskomunikasi, jelaskan secara terbuka. Transparansi jauh lebih terhormat daripada membangun opini yang menyalahkan pihak lain,” katanya.
Amiruddin berharap ASEAN U-19 Boys’ Championship 2026 dapat menjadi momentum membangun tata kelola sepak bola yang lebih profesional di Sumatera Utara, mulai dari perencanaan anggaran, manajemen risiko, komunikasi publik, hingga akuntabilitas organisasi.
“Kemajuan sepak bola tidak pernah lahir dari budaya saling menyalahkan. Yang dibutuhkan adalah keberanian mengakui kekurangan dan kesungguhan untuk memperbaikinya,” pungkasnya.
