Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pemerintah sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia mendapat perhatian dari kalangan pelajar. Salah satunya datang dari anggota Pengurus Wilayah Pelajar Islam Indonesia (PW PII) Sumatera Selatan, Jhordy Fernando, yang mengajak publik untuk mengkaji efektivitas program tersebut dari aspek tata kelola, pengawasan, dan penggunaan anggaran.
Pandangan tersebut disampaikan Jhordy melalui tulisannya berjudul Pelajar Bertanya: MBG Maslahat atau Mudharat?. Dalam tulisannya, ia menilai setiap program yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus mampu memberikan manfaat yang optimal, tepat sasaran, dan berkelanjutan bagi masyarakat.
Menurut Jhordy, tujuan Program MBG untuk meningkatkan asupan gizi anak-anak Indonesia merupakan langkah yang positif. Namun, pelaksanaannya perlu didukung perencanaan yang matang dan sistem pengelolaan yang kuat agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal.
“Pada tataran ideal, program ini merupakan upaya negara untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak. Namun, pelaksanaannya perlu terus dievaluasi agar tujuan yang diharapkan benar-benar tercapai,” tulis Jhordy.
Ia menyoroti pentingnya menjaga kualitas belanja negara di tengah banyaknya kebutuhan pembangunan nasional yang juga memerlukan dukungan anggaran, termasuk sektor pendidikan.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan keseimbangan antara pembiayaan Program MBG dan kebutuhan peningkatan mutu pendidikan, seperti perbaikan sarana belajar, peningkatan kualitas sekolah, serta kesejahteraan tenaga pendidik.
Selain aspek anggaran, Jhordy menilai pengawasan program harus diperkuat. Dengan ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi di berbagai daerah, dibutuhkan sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel untuk memastikan penggunaan dana publik berjalan sesuai ketentuan.
“Penguatan tata kelola menjadi faktor penting agar program dapat berjalan efektif dan terhindar dari potensi penyimpangan,” ujarnya.
Jhordy juga menyoroti efektivitas Program MBG dalam kaitannya dengan upaya penurunan angka stunting. Ia mengacu pada pentingnya periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yakni sejak masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun, yang menjadi fase krusial dalam pertumbuhan dan perkembangan anak.
Menurutnya, kebijakan pemenuhan gizi perlu mempertimbangkan kelompok sasaran yang paling membutuhkan intervensi agar hasil yang dicapai lebih optimal.
Meski menyampaikan sejumlah catatan kritis, Jhordy menegaskan dirinya mendukung berbagai upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Ia berharap Program MBG terus dievaluasi dan diperbaiki agar lebih tepat sasaran serta memberikan dampak jangka panjang.
Sebagai masukan, ia juga mendorong pemerintah memperkuat program pemberdayaan masyarakat lainnya, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), pembangunan sanitasi, penyediaan akses air bersih, serta peningkatan layanan kesehatan dasar.
Program Makan Bergizi Gratis sendiri merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia. Berbagai masukan dari masyarakat, akademisi, dan kalangan pelajar dinilai penting sebagai bahan evaluasi guna memastikan program berjalan efektif, transparan, dan memberikan manfaat maksimal bagi penerima manfaat.
