Oleh: Muhammad Darwinsyah (Jurnalis Senior)
Ada cara baru dalam membaca diplomasi hari ini. Kepala negara tidak lagi hanya datang membawa menteri, diplomat, dan pejabat negara. Mereka juga membawa CEO.
Di era ini, pertemuan antarnegara tidak berhenti pada komunike bersama. Ia berlanjut ke ruang korporasi, meja investasi, rantai pasok, teknologi, energi, dan industri pertahanan. Inilah era mercatoria: saat diplomasi negara membutuhkan kaki korporasi untuk berjalan lebih jauh.
Donald Trump pernah menunjukkan pola itu ketika datang ke Beijing bersama deretan CEO Amerika. Pesannya sederhana: Amerika tidak hanya membawa tekanan politik, tetapi juga tawaran bisnis. China tidak hanya diajak berhitung soal geopolitik, tetapi juga soal keuntungan.
Pola serupa, dalam konteks berbeda, tampak ketika Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke Paris dan bertemu Emmanuel Macron. Di sana, Indonesia tidak hanya hadir sebagai negara sahabat Prancis. Indonesia datang dengan pesan yang lebih besar: ingin naik kelas sebagai negara industri, termasuk dalam sektor pertahanan.
Di antara nama-nama besar yang ikut dalam rombongan itu, hadir Norman Joesoef, CEO Republikorp. Namanya segera menarik perhatian. Sebagian bertanya, siapa Norman?
Pertanyaan itu sah. Tetapi jawabannya tidak bisa dicari dengan kacamata iri hati. Dalam diplomasi baru ini, yang dibawa seorang presiden bukan selalu yang paling kaya, paling terkenal, atau paling sering tampil. Yang dibawa adalah mereka yang dianggap relevan dengan agenda negara.
Dan dalam agenda Prabowo, pertahanan menempati tempat penting.
Sejak lama Prabowo bicara tentang kemandirian pertahanan. Indonesia, sebagai negara kepulauan besar, tidak mungkin selamanya menjadi pasar alutsista asing. Kita tidak cukup hanya membeli pesawat, kapal, radar, drone, atau sistem senjata. Kita harus bisa merawat, memodernisasi, mengintegrasikan, dan pada akhirnya membangun kemampuan sendiri.
Di sinilah Norman menjadi relevan.
Republikorp yang ia bangun tidak sedang memosisikan diri sebagai sekadar perantara pengadaan. Perusahaan ini masuk ke ruang yang lebih luas: industri pertahanan. Fokusnya bukan hanya membeli dan menjual, tetapi juga transfer teknologi, riset, maintenance, repair and overhaul (MRO), unmanned system, integrasi sistem, dan pembangunan kapasitas lokal, sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh perusahaan swasta lainnya.
Ini penting karena kelemahan pertahanan kita selama ini bukan hanya soal anggaran. Problem yang lebih dalam adalah pola pikir transaksional. Negara membeli alat. Barang datang. Lalu kita merasa urusan selesai. Padahal, kebiasaan ini perlahan menggerus ketahanan fiskal kita. Setiap perbaikan, suku cadang, dan pemeliharaan alutsista asing memaksa negara terus mengeluarkan devisa dalam jumlah masif.
Apa yang dikerjakan Norman sejatinya adalah manifestasi langsung dari visi Prabowo: menghentikan kebocoran devisa tersebut dengan membangun ekosistem dari dalam. Tanpa ekosistem yang hidup, teknisi, riset, perawatan, dan pembaruan teknologi, kita hanya memiliki barang, bukan kemampuan.
Norman masuk ke ruang kosong tersebut. Ia mewakili generasi baru pelaku industri pertahanan yang melihat perang modern sebagai perang sistem. Perang Ukraina dan Iran memberi pelajaran keras: teknologi yang lincah, murah, dan cepat beradaptasi bisa mengubah peta pertempuran. Dalam dunia seperti itu, industri pertahanan tidak cukup hanya besar. Ia harus gesit.
Dalam visi besar Prabowo, kemandirian ini tidak berhenti pada sekadar memenuhi kebutuhan domestik. Kehadiran aktor swasta seperti Norman adalah katalis agar ekosistem industri pertahanan Indonesia bisa menggeliat dan terkalibrasi dengan standar global. Tidak menutup kemungkinan, dalam beberapa tahun ke depan, industri pertahanan swasta kita sudah memiliki kapasitas untuk mengekspor alutsista berteknologi mutakhir. Kita tidak lagi hanya menjadi pembeli, melainkan pemain di pasar internasional.
Maka kehadiran Norman dalam rombongan Prabowo ke Paris seharusnya dibaca secara lebih jernih. Ini bukan sekadar soal kedekatan. Ini soal kebutuhan negara terhadap pemain industri yang mampu bergerak di antara diplomasi, teknologi, pembiayaan, dan produksi.
Tentu, sektor pertahanan harus diawasi ketat. Transparansi, kepatuhan, dan tata kelola tidak boleh ditawar. Tetapi mengawasi berbeda dengan mencibir. Mengkritik berbeda dengan iri. Meminta standar tinggi berbeda dengan mematikan pemain nasional sebelum ia tumbuh.
Norman kini berada di titik yang tidak mudah. Ia sudah diberi panggung. Ia sudah mendapat kepercayaan. Setelah itu, tidak ada jawaban yang lebih kuat selain prestasi.
Prestasi itu harus terlihat dalam transfer teknologi yang nyata, kemampuan MRO yang kuat, penghematan devisa negara, dan kontribusi konkret bagi ekosistem pertahanan nasional yang kompetitif di kancah global.
Jika itu bisa dilakukan, kritik akan kehilangan daya. Orang yang semula mencibir akan kehabisan bahan. Dan publik yang belum mengenalnya akan mulai paham mengapa ia dibawa.
Di era mercatoria Prabowo, diplomasi tidak boleh berhenti pada foto dan tanda tangan. Diplomasi harus turun menjadi industri. Industri harus berubah menjadi kapasitas. Kapasitas harus menjadi kedaulatan.
Di situlah Norman Joesoef sedang diuji. Jika ia mampu menjawabnya, kehadirannya di Paris bukan lagi pertanyaan, namun sebuah pernyataan.
