Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) setelah dua peserta dilaporkan meninggal dunia dalam rangkaian pelatihan yang terkait dengan program tersebut.
Ketua Bidang Pertahanan dan Keamanan DPP GMNI, Luhut Situmorang, menilai peristiwa tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah, khususnya Kementerian Pertahanan, agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.
Menurut Luhut, publik berhak memperoleh penjelasan mengenai relevansi pelatihan dasar kemiliteran yang diwajibkan bagi calon pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).
“Yang dibutuhkan dalam pengelolaan koperasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah kemampuan manajerial, tata kelola usaha, keuangan, logistik, serta penguatan ekonomi kerakyatan. Karena itu, penting untuk menjelaskan hubungan antara pelatihan kemiliteran dan kebutuhan kompetensi tersebut,” ujar Luhut dalam keterangannya, Juni 2026.
GMNI menilai meninggalnya dua peserta tidak cukup dipandang sebagai persoalan teknis semata, melainkan perlu menjadi bahan evaluasi terhadap desain dan pelaksanaan program secara keseluruhan.
Menurutnya, pemerintah perlu membuka dasar pertimbangan, kajian akademik, serta tujuan kebijakan yang melandasi pelaksanaan pelatihan tersebut agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh dan transparan.
“Jika tujuan program adalah memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka pendekatan yang digunakan harus dapat dijelaskan secara terbuka kepada publik, termasuk efektivitas dan manfaatnya,” katanya.
GMNI juga menyoroti pentingnya menjaga batas yang jelas antara fungsi pertahanan negara dan pembangunan sipil. Organisasi mahasiswa tersebut mengingatkan agar setiap program pembangunan masyarakat tetap berorientasi pada kebutuhan nyata warga dan dilaksanakan dengan pendekatan yang tepat.
Lebih lanjut, DPP GMNI meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan SPPI, termasuk aspek keselamatan peserta, efektivitas program, serta penggunaan anggaran negara yang dialokasikan untuk kegiatan tersebut.
Dalam pernyataannya, GMNI menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah, antara lain melakukan investigasi dan evaluasi terhadap insiden yang terjadi, membuka informasi terkait dasar hukum dan kajian program, meningkatkan transparansi penggunaan anggaran, serta meninjau kembali kewajiban pelatihan kemiliteran bagi posisi-posisi yang bersifat sipil.
GMNI menegaskan bahwa keselamatan peserta harus menjadi prioritas utama dalam setiap program yang diselenggarakan negara. Karena itu, peristiwa meninggalnya dua peserta SPPI diharapkan menjadi momentum perbaikan tata kelola program agar lebih profesional, transparan, dan akuntabel.
“Tragedi ini harus menjadi bahan evaluasi bersama agar kebijakan publik benar-benar dirancang sesuai kebutuhan masyarakat serta menjamin keselamatan seluruh peserta yang terlibat,” tutup Luhut.
