Oleh: Denis L. Toruan, Senior Analyst South China Sea Council
Di tengah ketidakpastian ekonomi global dan meningkatnya dinamika geopolitik, Indonesia terus berupaya memperluas sumber pembiayaan pembangunan. Salah satu langkah yang ditempuh pemerintah adalah penerbitan Panda Bonds, instrumen obligasi berdenominasi yuan yang dipasarkan di pasar keuangan domestik Tiongkok.
Langkah tersebut dinilai sebagai bagian dari strategi diversifikasi pembiayaan negara untuk mengurangi ketergantungan pada satu mata uang maupun satu pasar keuangan global.
Pemerintah Indonesia tercatat telah menerbitkan Panda Bonds pada 2018, 2024, dan 2025. Pada pertengahan 2026, pemerintah kembali merencanakan penerbitan Panda Bonds dengan target penghimpunan dana sekitar US$1 miliar.
Menurut Denis L. Toruan, langkah tersebut perlu dipahami sebagai strategi memperluas pilihan pembiayaan negara, bukan sekadar menambah utang.
“Dalam dunia yang semakin tidak pasti, negara perlu memiliki banyak opsi pembiayaan agar tidak bergantung pada satu sumber pendanaan atau satu mata uang tertentu,” tulis Denis.
Panda Bonds merupakan obligasi berdenominasi renminbi atau yuan yang diterbitkan oleh entitas asing di pasar keuangan Tiongkok. Instrumen ini pertama kali diperkenalkan pada 2005 melalui penerbitan oleh International Finance Corporation (IFC) dan Asian Development Bank (ADB).
Seiring perkembangannya, sejumlah negara telah memanfaatkan instrumen tersebut sebagai bagian dari strategi pembiayaan. Polandia menjadi negara Eropa pertama yang menerbitkan sovereign Panda Bonds pada 2016, disusul Filipina pada 2018. Brasil juga dikabarkan tengah menjajaki langkah serupa.
Dalam konteks Indonesia, penerbitan Panda Bonds dinilai sejalan dengan kebijakan diversifikasi pembiayaan pembangunan nasional. Pemerintah berupaya memperluas akses ke berbagai sumber dana, investor, serta instrumen keuangan untuk memperkuat ketahanan fiskal di tengah gejolak ekonomi global.
Menurut Denis, strategi tersebut mencerminkan semangat politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Dalam bidang ekonomi, prinsip tersebut diterjemahkan melalui kemampuan negara mencari sumber pembiayaan dari berbagai pasar dan berbagai denominasi mata uang tanpa bergantung pada satu pusat keuangan dunia.
Ia menilai perubahan lanskap geopolitik global menjadi salah satu alasan penting perlunya diversifikasi pembiayaan. Berbagai krisis internasional dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa ketergantungan berlebihan pada satu sistem keuangan global dapat menimbulkan risiko strategis bagi suatu negara.
Selain itu, penguatan kerja sama transaksi mata uang lokal antara Indonesia dan Tiongkok juga dinilai dapat mendukung stabilitas ekonomi nasional. Penggunaan transaksi langsung yuan-rupiah berpotensi mengurangi tekanan terhadap nilai tukar sekaligus memperluas fleksibilitas transaksi perdagangan dan investasi.
Meski demikian, Denis menegaskan bahwa penerbitan obligasi harus tetap disertai tata kelola fiskal yang sehat dan akuntabel. Menurutnya, yang terpenting bukan semata-mata keberadaan utang, melainkan bagaimana utang tersebut dikelola, digunakan, dan memberikan manfaat bagi pembangunan nasional.
“Pertanyaan yang relevan bukan apakah negara berutang atau tidak, melainkan bagaimana utang itu dikelola, berapa biayanya, digunakan untuk apa, dan apakah mampu mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Ia menambahkan, kemerdekaan finansial bukan berarti terbebas sepenuhnya dari utang. Kemerdekaan finansial berarti memiliki keleluasaan memilih sumber pembiayaan terbaik yang sesuai dengan kepentingan nasional.
Namun, strategi pembiayaan yang beragam harus tetap ditopang oleh fondasi ekonomi domestik yang kuat. Produktivitas nasional, basis pajak yang sehat, investasi, serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tetap menjadi faktor utama dalam menjaga kemampuan negara memenuhi kewajiban fiskalnya.
Karena itu, Panda Bonds dinilai bukan sekadar instrumen keuangan, melainkan bagian dari langkah Indonesia membangun kemandirian strategis di bidang ekonomi dan keuangan di tengah perubahan tatanan global yang semakin multipolar.
Dengan memperluas akses pembiayaan dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional, Indonesia diharapkan mampu menjaga stabilitas pembangunan sekaligus meningkatkan daya saing di tingkat internasional.
