Pernyataan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution yang menyebut sejumlah pembangunan di Kota Medan merupakan hasil kerjanya saat menjabat Wali Kota Medan memicu perdebatan di ruang publik. Polemik tersebut kemudian berkembang menjadi pembahasan mengenai tolok ukur keberhasilan pembangunan dan akuntabilitas pemerintah dalam mengelola proyek publik.
Pernyataan itu disampaikan Bobby saat membuka Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Medan. Dalam kesempatan tersebut, ia menyebut berbagai pembangunan yang ditampilkan dalam video profil Kota Medan merupakan hasil pemerintahannya ketika memimpin ibu kota Sumatera Utara tersebut.
“Kalau boleh sombong, Alhamdulillah saya yang bangun itu,” ujar Bobby.
Pernyataan tersebut ramai diperbincangkan di media sosial. Sebagian warganet mempertanyakan klaim tersebut dengan menyoroti sejumlah proyek strategis yang dinilai belum rampung atau belum berfungsi optimal, seperti revitalisasi Lapangan Merdeka dan pembangunan Islamic Center Medan. Di sisi lain, sebagian masyarakat juga mengapresiasi pembangunan yang telah berjalan dan berharap proyek yang masih berlangsung dapat segera diselesaikan.
Menanggapi polemik tersebut, pengamat kebijakan publik Elfenda Ananda mengatakan kepala daerah memang berhak mengklaim program yang dirancang atau dimulai pada masa kepemimpinannya. Namun, menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak dapat diukur hanya dari siapa yang memulai atau meresmikan proyek.
“Klaim itu sah secara administrasi. Tetapi dalam perspektif kebijakan publik, keberhasilan harus dibuktikan dengan proyek yang selesai tepat waktu, berfungsi sesuai tujuan, bebas dari persoalan hukum, dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya, Jumat (3/7/2026).
Elfenda menegaskan, ukuran keberhasilan pembangunan harus didasarkan pada akuntabilitas dan capaian kinerja yang terukur, bukan sekadar narasi politik. Menurutnya, pembangunan seharusnya dinilai dari hasil (outcome) dan dampak (impact), bukan hanya proses atau penyerapannya anggaran.
“Jika sebuah proyek strategis belum selesai atau belum berfungsi optimal, maka secara objektif capaian pembangunannya belum bisa disebut tuntas,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa banyak proyek strategis diselesaikan lintas periode pemerintahan sehingga keberlanjutan pembangunan harus menjadi prioritas, terlepas dari pergantian kepemimpinan.
Menurut Elfenda, respons masyarakat di media sosial justru menunjukkan meningkatnya kesadaran publik dalam mengawasi penggunaan anggaran negara.
“Pemerintah tidak perlu terjebak pada pencitraan, tetapi fokus membuktikan hasil pembangunan melalui transparansi, akuntabilitas, dan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.
Pandangan senada disampaikan Founder Ethics of Care, Dr. Farid Wajdi. Menurutnya, polemik tersebut bukan sekadar persoalan siapa yang membangun, tetapi menyangkut integritas dan akuntabilitas pemerintahan dalam sistem demokrasi.
Farid menilai keberhasilan pembangunan tidak pernah ditentukan oleh siapa yang memulai proyek, melainkan sejauh mana hasilnya memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Yang sedang diuji publik adalah integritas akuntabilitas pemerintahan. Ketika sebuah proyek masih menyisakan pekerjaan atau manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan masyarakat, klaim keberhasilan akan selalu dipertanyakan,” ujarnya.
Ia menegaskan pembangunan publik merupakan hasil kerja institusi yang melibatkan proses panjang, mulai dari perencanaan hingga penyelesaian, sehingga tidak layak dipersonalisasi sebagai prestasi individu.
“Anggaran telah terserap bukan berarti manfaat telah hadir. Bangunan telah berdiri bukan berarti pelayanan telah berjalan. Pembangunan memperoleh legitimasi ketika masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya,” kata Farid.
Menurutnya, kritik masyarakat di era digital merupakan bagian dari pengawasan terhadap penggunaan anggaran publik, sehingga pemerintah perlu menjawabnya dengan keterbukaan data dan capaian pembangunan.
Farid menambahkan, yang dibutuhkan masyarakat bukan pembelaan retoris, melainkan informasi yang transparan mengenai progres proyek, target penyelesaian, kualitas pekerjaan, dan manfaat yang diterima publik.
Baik Elfenda maupun Farid sepakat bahwa polemik ini menjadi pengingat bagi seluruh kepala daerah agar tidak menjadikan pembangunan sebagai komoditas politik. Keberhasilan pemerintah, kata mereka, pada akhirnya akan dinilai dari kualitas pelayanan dan manfaat yang dirasakan masyarakat.
