Ratusan massa yang tergabung dalam Front Pemuda Kalimantan & Sumatera menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Pusat PT PLN (Persero), Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (6/7/2026). Mereka memprotes pemadaman listrik bergilir dan blackout yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan dan Sumatera.
Dalam aksi tersebut, massa memblokade pintu masuk kantor PLN menggunakan bus dan kendaraan bak terbuka. Mereka juga memasang spanduk bertuliskan “Kantor Ini Disegel” di pagar kantor sebagai simbol protes terhadap kinerja perusahaan listrik negara tersebut.
Selain itu, sejumlah spanduk berisi kritik terhadap jajaran direksi PLN turut dibentangkan, termasuk tuntutan agar pimpinan perusahaan bertanggung jawab atas gangguan pasokan listrik yang dinilai merugikan masyarakat.
Melalui orasi di depan kantor PLN, massa menyampaikan tiga tuntutan utama, yaitu:
1. Mendesak Direksi PT PLN (Persero) menyampaikan pertanggungjawaban secara terbuka kepada masyarakat terkait penyebab pemadaman listrik bergilir di Kalimantan dan Sumatera, langkah penanganan yang telah dilakukan, serta jaminan agar kejadian serupa tidak terulang.
2. Meminta aparat penegak hukum dan lembaga pengawas melakukan audit serta investigasi menyeluruh terhadap tata kelola operasional PLN guna memastikan transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum apabila ditemukan pelanggaran.
3. Mendesak Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi dan mencopot jajaran direksi PLN apabila dalam waktu 3 x 24 jam pasokan listrik di Kalimantan dan Sumatera belum kembali normal.
“Kami meminta seluruh pihak yang berwenang segera menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang terdampak pemadaman listrik,” tegas koordinator aksi dalam orasinya.
Selama aksi berlangsung, aparat kepolisian melakukan pengamanan di sekitar lokasi untuk menjaga situasi tetap kondusif.
Hingga aksi berakhir, tidak ada anggota direksi PLN yang menemui massa. Perusahaan hanya menerima 10 perwakilan pengunjuk rasa untuk berdialog dan menyampaikan aspirasi terkait tuntutan yang diajukan.
Aksi tersebut berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan hingga proses negosiasi selesai.
