Barisan Shirathal Mustaqim Central Kota (BSM CK) Yogyakarta menegaskan komitmennya menjalankan fungsi kontrol terhadap jalannya pemerintahan sebagai bagian dari demokrasi yang sehat. Organisasi tersebut menilai sikap oposisi tidak berarti menolak seluruh kebijakan pemerintah, melainkan mengawal kebijakan agar tetap berpihak kepada kepentingan rakyat.
Ketua Umum BSM CK Yogyakarta, Jimmy Asmoro, mengatakan organisasinya akan tetap bersikap kritis terhadap kebijakan yang dinilai belum memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, BSM CK juga siap mendukung program pemerintah yang terbukti memberikan manfaat bagi rakyat.
“Kami menjalankan fungsi kontrol sebagai tanggung jawab moral organisasi. Jika ada kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat, tentu akan kami kritisi secara terbuka dan konstruktif. Sebaliknya, apabila pemerintah menghadirkan kebijakan yang pro-rakyat, sudah semestinya kami memberikan dukungan,” ujar Jimmy Asmoro.
BSM CK yang berdiri sejak 23 Januari 2016 merupakan organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan politik, konsolidasi organisasi, kegiatan sosial, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Saat ini, organisasi tersebut memiliki sekitar 4.000 anggota dan simpatisan yang tersebar di Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebagian wilayah Jawa Tengah.
Selama ini, BSM CK juga aktif menggelar berbagai kegiatan kebangsaan, deklarasi pemilu damai, dan kegiatan sosial yang bertujuan memperkuat persatuan serta menjaga stabilitas masyarakat.
Dalam menjalankan fungsi pengawasan, BSM CK menilai sejumlah program pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), perlu terus dievaluasi agar pelaksanaannya tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Menurut Jimmy, kritik yang disampaikan bukan untuk melemahkan pemerintah, melainkan sebagai bentuk partisipasi dalam memastikan setiap kebijakan berjalan sesuai kepentingan publik.
Selain menjalankan fungsi kontrol, BSM CK Yogyakarta juga menyatakan komitmennya menjaga keamanan dan kondusivitas daerah, terutama di kawasan strategis seperti Malioboro, Titik Nol Kilometer, Keraton Yogyakarta, Tugu Yogyakarta, dan berbagai destinasi wisata lainnya.
“Kondusivitas Yogyakarta adalah tanggung jawab bersama. Perbedaan pilihan politik tidak boleh menjadi alasan untuk menciptakan kegaduhan atau mengganggu keamanan daerah. Kami siap bersinergi dengan aparat keamanan, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen bangsa demi menjaga Yogyakarta tetap aman, nyaman, dan harmonis,” tegasnya.
BSM CK berharap seluruh elemen masyarakat terus mengedepankan persatuan, dialog, dan semangat gotong royong dalam menyikapi dinamika politik nasional. Organisasi tersebut menegaskan bahwa oposisi yang bertanggung jawab adalah oposisi yang tetap kritis, objektif, sekaligus mendukung kebijakan pemerintah yang berpihak pada kepentingan rakyat.
