Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi selama sepekan terakhir di sejumlah wilayah Sumatera Utara, termasuk Kota Medan, memicu keresahan masyarakat. Antrean panjang di sejumlah SPBU hingga stok BBM yang kosong masih menjadi pemandangan di berbagai daerah.
Di tengah kondisi tersebut, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Forum Masyarakat Pemantau Negara (DPN Formapera), Teuku Yudhistira, mendesak aparat kepolisian mengusut penyebab kelangkaan BBM, termasuk memeriksa pihak Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut sebagai penanggung jawab distribusi.
Menurut Yudhistira, kondisi tersebut telah berdampak terhadap aktivitas masyarakat dan roda perekonomian di Sumatera Utara.
“Masyarakat yang merasakan langsung dampaknya. Jangan hanya menyampaikan distribusi berjalan normal jika di lapangan masih terjadi antrean panjang dan banyak SPBU kehabisan stok,” ujar Yudhistira di Medan, Selasa (14/7/2026).
Ia juga meminta Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) segera mengambil langkah untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
Menurutnya, apabila kelangkaan BBM terus berlangsung, kondisi itu berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi hingga keamanan di daerah.
“Kami meminta Polda Sumut mengusut penyebab kelangkaan BBM ini. Jika ditemukan adanya praktik pelanggaran hukum atau dugaan mafia BBM, maka harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya.
Pengusaha SPBU dan Masyarakat Sampaikan Surat Terbuka
Di sisi lain, pengusaha SPBU bersama masyarakat Sumatera Utara juga menyampaikan surat terbuka kepada DPP dan DPC Hiswana Migas Medan pada 13 Juli 2026.
Dalam surat tersebut, mereka meminta organisasi segera mengambil sikap atas krisis distribusi BBM yang dinilai telah merugikan para pengusaha SPBU.
Mereka menyebut keterlambatan pasokan menyebabkan banyak SPBU tidak dapat beroperasi, sementara biaya operasional seperti gaji karyawan, listrik, pajak, dan kebutuhan lainnya tetap harus dipenuhi.
Selain itu, pengusaha SPBU mengaku turut menghadapi tekanan dari masyarakat karena menjadi sasaran keluhan atas kosongnya stok BBM, meski keterlambatan distribusi berada di luar kewenangan mereka.
Melalui surat tersebut, mereka mendesak Hiswana Migas untuk:
Menyampaikan sikap resmi terkait kelangkaan BBM di Sumatera Utara.
Mendesak Pertamina mempercepat normalisasi distribusi.
Mengawal kepentingan pengusaha SPBU yang terdampak.
Memberikan informasi perkembangan penanganan kepada masyarakat secara terbuka.
Pertamina Klaim Distribusi Dioptimalkan
Sebelumnya, pada 10 Juli 2026, Area Manager Communication, Relations & CSR Regional Sumbagut PT Pertamina Patra Niaga, Fahrougi Andriani Sumampouw, menyatakan pihaknya telah mengoptimalkan distribusi BBM di Sumatera Utara.
Menurut Pertamina, optimalisasi dilakukan dengan menambah 15 unit mobil tangki serta 30 Awak Mobil Tangki (AMT) untuk mempercepat penyaluran BBM dari Fuel Terminal Medan menuju SPBU.
Pertamina juga menyebut peningkatan konsumsi BBM selama masa libur sekolah menjadi salah satu faktor yang memengaruhi distribusi. Perusahaan mengaku terus melakukan pemantauan stok di fuel terminal maupun SPBU serta memprioritaskan pengiriman ke wilayah yang membutuhkan pasokan.
Meski demikian, hingga pertengahan Juli 2026, masyarakat di sejumlah daerah masih melaporkan antrean panjang dan keterbatasan pasokan BBM di sejumlah SPBU.
