Oleh: Hikmat Subiadinata
Indonesia adalah negara yang menganut prinsip kedaulatan rakyat. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Prinsip ini mengandung makna bahwa seluruh kekuasaan negara pada hakikatnya bersumber dari rakyat.
Namun, sebuah pertanyaan penting patut kita renungkan bersama. Apakah seluruh pejabat strategis negara yang menentukan arah penegakan hukum, keadilan, keamanan, dan pertahanan telah memperoleh legitimasi yang cukup kuat dari rakyat? Ataukah proses pengisian jabatan tersebut masih terlalu didominasi oleh mekanisme politik elite?
Pertanyaan ini bukan untuk menyalahkan sistem yang ada, melainkan untuk mengajak seluruh anak bangsa berpikir kritis mengenai kemungkinan penyempurnaan sistem ketatanegaraan Indonesia di masa depan.
Saya mengusulkan sebuah gagasan yang dapat dikaji secara ilmiah dan konstitusional, yaitu membangun sistem Meritokrasi Konstitusional Berbasis Kedaulatan Rakyat.
Dalam sistem ini, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi, Kapolri, Pimpinan KPK, dan Panglima TNI tidak berkampanye layaknya calon pejabat politik. Jabatan-jabatan tersebut bukanlah arena mencari popularitas, melainkan amanah yang menuntut integritas, kecerdasan, keberanian, dan pengabdian kepada negara.
Karena itu, prosesnya harus dimulai dengan seleksi nasional yang benar-benar independen, profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tim seleksi harus terdiri atas para ahli lintas disiplin ilmu, tokoh masyarakat berintegritas, pakar hukum tata negara, ahli administrasi publik, psikolog, auditor, ahli etika, dan unsur profesional lainnya yang bebas dari kepentingan politik praktis.
Seluruh tahapan seleksi harus terbuka. Rekam jejak, integritas, kompetensi, kekayaan, potensi konflik kepentingan, serta hasil penilaian setiap calon diumumkan kepada masyarakat. Rakyat diberi kesempatan menyampaikan masukan atau keberatan yang disertai bukti. Semua informasi diverifikasi secara objektif.
Setelah proses seleksi selesai, hanya beberapa calon terbaik yang dinyatakan memenuhi syarat. Pada tahap inilah rakyat menggunakan hak kedaulatannya untuk memilih. Bukan memilih berdasarkan baliho, iklan, atau janji politik, melainkan berdasarkan data, rekam jejak, kompetensi, dan integritas yang telah diuji secara terbuka.
Model seperti ini berusaha menggabungkan dua nilai penting dalam negara demokrasi. Pertama, meritokrasi, yaitu bahwa jabatan publik harus diisi oleh orang yang paling layak. Kedua, kedaulatan rakyat, yaitu bahwa legitimasi akhir tetap berasal dari rakyat sebagai pemegang kedaulatan.
Dengan demikian, biaya politik dapat ditekan, praktik politik uang dapat diminimalkan, polarisasi masyarakat dapat dikurangi, dan perhatian publik bergeser dari pencitraan menuju kualitas kepemimpinan.
Tentu, gagasan ini juga memiliki tantangan. Tim seleksi harus benar-benar independen dan tidak menjadi pusat kekuasaan baru. Karena itu, mekanisme pengawasan, audit, keterbukaan informasi, dan pertanggungjawaban publik harus dirancang secara kuat. Tidak ada sistem yang sempurna, tetapi setiap sistem dapat terus disempurnakan melalui kajian ilmiah dan pengalaman praktik.
Yang terpenting, bangsa ini perlu membangun budaya politik baru. Politik bukan semata-mata soal memenangkan kekuasaan, tetapi juga tentang memilih orang-orang terbaik untuk mengelola amanah negara. Demokrasi tidak cukup hanya memberi hak memilih; demokrasi juga harus memastikan bahwa pilihan rakyat didasarkan pada informasi yang benar, proses yang adil, dan seleksi yang berkualitas.
Sudah saatnya masyarakat Indonesia menjadi warga negara yang kritis, rasional, dan berorientasi pada kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok. Kedaulatan rakyat tidak hanya diwujudkan melalui pemungutan suara, tetapi juga melalui partisipasi aktif dalam mengawasi, mengoreksi, dan memperbaiki sistem ketatanegaraan.
Pada akhirnya, tujuan utama bukan sekadar mengubah cara memilih pejabat negara. Tujuan yang lebih besar adalah membangun pemerintahan yang berintegritas, penegakan hukum yang berkeadilan, aparat keamanan yang profesional, serta lembaga negara yang benar-benar bekerja untuk seluruh rakyat Indonesia.
Sebab negara yang kuat bukan hanya dibangun oleh aturan yang baik, tetapi juga oleh manusia-manusia terbaik yang dipercaya untuk menjalankannya.
