Istilah Londo Ireng kembali menjadi sorotan publik setelah disebut Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya pada peringatan Hari Lahir Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Menanggapi berkembangnya perdebatan tersebut, Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) melalui Kepala Pustaka DPP LVRI, Sudadi, mengingatkan pentingnya memahami istilah itu berdasarkan konteks sejarah bangsa.
Dalam tulisan opininya, Sudadi menjelaskan bahwa secara historis, Londo Ireng merupakan sebutan bagi pribumi yang dianggap berpihak kepada pemerintah kolonial Belanda dan berseberangan dengan perjuangan bangsa Indonesia.
Menurutnya, istilah tersebut lahir sebagai bentuk penilaian terhadap pihak yang dinilai lebih mengutamakan kepentingan penjajah dibanding kepentingan nasional.
“Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa ancaman terhadap kemerdekaan tidak selalu datang dari luar, tetapi juga dapat muncul ketika ada anak bangsa yang menjadi perpanjangan kepentingan asing,” tulis Sudadi.
Meski demikian, Sudadi menegaskan bahwa Indonesia saat ini merupakan negara demokrasi yang menjamin kebebasan berpikir, berpendapat, dan menyampaikan kritik.
Ia menilai kritik terhadap pemerintah tidak dapat disamakan dengan tindakan pengkhianatan. Sebaliknya, dukungan kepada pemerintah juga tidak serta-merta menjadi tolok ukur nasionalisme seseorang.
Menurutnya, ukuran utama tetap terletak pada apakah sikap dan tindakan seseorang berpihak pada kepentingan bangsa dan negara.
Dalam tulisannya, Sudadi juga mengingatkan bahwa pengaruh asing dapat masuk melalui berbagai sektor, seperti ekonomi, politik, budaya, hingga ruang digital. Oleh karena itu, kewaspadaan terhadap potensi intervensi asing perlu dibangun berdasarkan fakta, akal sehat, dan semangat persatuan, bukan melalui prasangka atau pelabelan terhadap pihak tertentu.
Ia menilai penggunaan istilah Londo Ireng oleh Presiden Prabowo telah memunculkan kembali diskusi publik mengenai makna historis istilah tersebut. Namun, fokus utama yang perlu dipahami adalah konteks sejarah dan nilai kebangsaan yang terkandung di dalamnya.
LVRI berharap masyarakat dapat memaknai istilah tersebut secara proporsional dengan tetap menjunjung prinsip demokrasi, menghargai perbedaan pandangan politik, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.
