Penyelesaian kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dinilai perlu memasuki tahap baru dengan mengedepankan dialog tanpa mengurangi ketegasan penegakan hukum. Negara tetap harus memulihkan hak tagih, namun prosesnya juga perlu menjunjung prinsip keadilan, transparansi, dan kepastian hukum.
Pandangan tersebut disampaikan salah satu pendiri Beranda Ruang Diskusi, Dar Edi Yoga, yang mendorong pemerintah melalui Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), membuka ruang dialog dengan para obligor BLBI. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memastikan setiap tagihan didasarkan pada data dan perhitungan yang akurat.
“Dialog bukan berarti melemahkan penegakan hukum atau menghapus kewajiban obligor. Justru dialog menjadi mekanisme untuk memastikan bahwa setiap tagihan benar-benar didasarkan pada data, dokumen, dan perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Dar Edi Yoga dalam keterangannya, Jumat (7/8/2026).
Ia menilai persoalan BLBI memiliki karakteristik yang berbeda pada setiap obligor. Karena itu, penyelesaiannya tidak dapat disamaratakan. Ada pihak yang wajib memenuhi kewajibannya, namun ada pula yang mengajukan keberatan terhadap besaran tagihan, status hukum, maupun proses administrasi dengan dasar bukti yang dapat diuji.
Menurut Dar Edi Yoga, negara perlu membedakan antara pihak yang sengaja menghindari kewajiban dan mereka yang mengajukan keberatan berdasarkan fakta serta dokumen yang sah. Pendekatan tersebut dinilai lebih mencerminkan prinsip keadilan.
Ia juga mengingatkan bahwa penyelesaian BLBI telah berlangsung lebih dari dua dekade dengan berbagai perubahan regulasi dan kebijakan. Dalam rentang waktu tersebut, sangat mungkin terjadi perbedaan interpretasi hukum maupun ketidaksesuaian data yang perlu diverifikasi secara objektif.
Dar Edi Yoga menilai dialog justru akan memperkuat posisi negara. Setelah proses klarifikasi dilakukan secara terbuka, obligor yang terbukti masih memiliki kewajiban tidak lagi memiliki alasan untuk menghindari penyelesaian. Sebaliknya, apabila ditemukan kesalahan administrasi atau perhitungan, negara juga harus berani melakukan koreksi sebagai bentuk integritas dan penghormatan terhadap prinsip negara hukum.
Ia menegaskan keberhasilan penyelesaian BLBI tidak hanya diukur dari besarnya aset negara yang berhasil dipulihkan, tetapi juga dari meningkatnya kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum yang profesional, objektif, dan berkeadilan.
Melalui pendekatan tersebut, penyelesaian BLBI diharapkan tidak hanya berorientasi pada pemulihan aset negara, tetapi juga menjadi contoh penegakan hukum yang menjunjung tinggi keadilan substantif, kepastian hukum, dan perlindungan hak setiap warga negara.
