Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam, ikut memerangi mafia pangan dan praktik penipuan yang merugikan konsumen.
Menurut Amran, pemberantasan mafia pangan menjadi bagian penting dalam mewujudkan kedaulatan pangan. Keberhasilan mencapai swasembada pangan, kata dia, harus dibarengi dengan tata niaga yang sehat dan mampu melindungi masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan Amran saat menghadiri Muktamar V Wahdah Islamiyah di Jakarta, Sabtu (23/8/2026). Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan sejumlah program pemerintah sekaligus menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi dan praktik mafia yang merugikan rakyat.
“Kami sampaikan seluruh program, memberantas korupsi, berantas mafia, Indonesia sejahtera, dan inilah perintah Bapak Presiden,” ujar Amran.
Mafia Pangan Dinilai Mengancam Kedaulatan Pangan
Amran menilai kedaulatan pangan tidak cukup hanya dengan meningkatkan produksi. Pemerintah juga perlu memastikan proses distribusi dan perdagangan pangan berjalan secara transparan serta tidak merugikan konsumen.
Ia menyoroti sejumlah praktik yang diduga mencakup manipulasi mutu, permainan harga, hingga penyalahgunaan kewenangan.
“Kalau kita ingin berdaulat pangan, mafia dan koruptor harus kita berantas. Kalau saya membawa kebenaran, jangan biarkan saya berjalan sendiri. Mari kita bergandengan tangan demi masa depan Republik Indonesia,” tegasnya.
Salah satu persoalan yang disoroti adalah dugaan penjualan beras yang kualitasnya tidak sesuai dengan label atau harga yang dibebankan kepada konsumen.
Amran mengungkapkan adanya temuan beras dengan tingkat butir patah tinggi yang dikemas dan dipasarkan seolah-olah sebagai beras premium. Produk tersebut disebut dijual dengan harga hingga sekitar Rp17.000 per kilogram.
“Ini bukan sekadar menaikkan harga. Ini menipu dan mengambil hak rakyat. Barang dengan kualitas tertentu dikemas seolah-olah barang bagus, kemudian dijual jauh di atas nilai sebenarnya,” katanya.
Pemerintah Janji Tindak Pelanggaran
Selain persoalan beras, Amran juga menyinggung temuan produk pangan yang dipasarkan dengan klaim tertentu, termasuk produk yang disebut telah difortifikasi atau mengandung vitamin.
Ia menegaskan pemerintah akan terus melakukan pemeriksaan dan menindak pihak yang terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku.
Amran mengakui upaya pemberantasan mafia pangan tidak selalu mendapat respons positif. Namun, ia memastikan pemerintah tidak akan menghentikan langkah tersebut selama tujuannya melindungi kepentingan masyarakat.
“Wajar kalau ada yang tidak senang. Yang tidak senang adalah yang punya kepentingan, yang ingin mengambil keuntungan. Tidak ada urusan. Kepentingan rakyat harus diutamakan,” ujarnya.
Ormas Islam Diminta Berada di Garis Depan
Amran juga mengajak organisasi kemasyarakatan, khususnya ormas Islam, ikut mengawal pemberantasan mafia pangan dan korupsi.
Menurutnya, ormas memiliki peran strategis dalam memberikan edukasi kepada masyarakat sekaligus menjadi teladan dalam kehidupan sosial.
“Organisasi Islam harus tampil terdepan, memberi contoh dan teladan. Kita harus menjadi contoh di dunia,” kata Amran.
Wahdah Islamiyah menyatakan dukungan terhadap langkah pemerintah tersebut. Ketua Umum Wahdah Islamiyah KH Zaitun Rasmin menilai keberanian pemerintah membongkar praktik yang merugikan masyarakat merupakan bagian dari tanggung jawab negara.
“Luar biasa, langkah-langkah ini Pak Menteri begitu berani karena memang ini tugas negara. Tentu karena dukungan dan perintah Presiden Prabowo,” ujar Zaitun.
Ia menegaskan organisasi kemasyarakatan siap mendukung kebijakan yang dinilai bertujuan meningkatkan kemaslahatan masyarakat.
“Kami dari ormas memberikan dukungan penuh bahwa ini demi kemaslahatan bangsa dan negara. Kami tidak ragu sedikit pun tentang hal tersebut,” katanya.
Zaitun berharap agenda pemberantasan praktik yang merugikan masyarakat dapat terus dikawal pemerintah hingga memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan rakyat.
Tata Niaga Pangan Harus Berkeadilan
Amran menegaskan dukungan dari berbagai elemen masyarakat menjadi kekuatan penting dalam membenahi sektor pangan.
Kolaborasi pemerintah, ormas, pelaku usaha, petani, dan masyarakat diharapkan tidak hanya menjaga keberlanjutan swasembada pangan, tetapi juga memastikan manfaatnya dirasakan langsung oleh rakyat.
Menurutnya, sistem pangan yang sehat harus mampu memberikan harga yang wajar, menjamin mutu produk, serta menciptakan tata niaga yang transparan dan berkeadilan.
Catatan: Informasi ini dikutip dari situs resmi Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Senin (24/8/2026).
