Pemerintah resmi memulai Program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 gigawatt peak (GWp) sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan dan kemandirian energi nasional.
Program tersebut diluncurkan melalui kegiatan peluncuran dan groundbreaking di Gilimanuk, Bali, Selasa (25/8/2026). Pelaksanaan awal program juga terhubung secara hibrida dengan tiga proyek PLTS di daerah lain, yakni PLTS Terapung Gajah Mungkur di Jawa Tengah, PLTS Desa Sembur di Kepulauan Riau, dan PLTS Pulau Rengit di Bangka Belitung.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pengembangan PLTS 100 GWp menjadi langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap sumber energi tertentu sekaligus memperkuat industri energi dalam negeri.
“Terlebih lagi, Indonesia sudah memiliki industri panel surya dan industri baterai penyimpanan listrik/BESS di dalam negeri, sehingga melalui PLTS 100 GWp kita betul-betul akan berdiri di atas kaki kita sendiri,” ujar Bahlil.
Menurut Bahlil, Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan energi surya karena berada di wilayah tropis dengan paparan sinar matahari sepanjang tahun. Potensi tersebut akan diperkuat dengan pengembangan industri panel surya dan sistem penyimpanan energi baterai di dalam negeri.
Berpotensi Hemat APBN Rp73 Triliun
Program PLTS 100 GWp juga diproyeksikan memberikan manfaat ekonomi dan lingkungan. Pemerintah memperkirakan pemanfaatan energi surya tersebut berpotensi menghemat APBN lebih dari Rp73 triliun per tahun karena biaya listrik PLTS dinilai lebih rendah dibandingkan pembangkit berbahan bakar diesel atau gas.
Program ini juga diperkirakan dapat mengurangi penggunaan diesel hingga 6 juta kiloliter per tahun secara nasional. Khusus Bali, penghematan penggunaan diesel diproyeksikan mencapai sekitar 500 ribu kiloliter per tahun.
Selain penghematan energi, proyek PLTS 100 GWp diproyeksikan menciptakan sekitar 5,52 juta lapangan kerja secara akumulatif, yang terdiri atas sekitar 3,5 juta pekerjaan di industri panel surya dan BESS serta 2 juta pekerjaan di sektor konstruksi.
Bahlil menyebut program tersebut juga berpotensi menekan emisi karbon hingga 140,16 juta ton CO2 per tahun, dengan nilai ekonomi karbon diperkirakan mencapai Rp6,31 triliun.
14 Proyek PLTS Jadi Tahap Awal
Sebagai tahap awal, pemerintah meluncurkan 14 proyek PLTS di enam provinsi dengan total kapasitas sekitar 5,3 GWp.
Beberapa proyek yang menjadi bagian dari tahap awal tersebut antara lain:
PLTS Gilimanuk: 300 MWp
PLTS Terapung Gajah Mungkur: 134 MWp
PLTS Desa Sembur: 0,92 MWp
PLTS Pulau Rengit: 0,078 MWp
Pengembangan PLTS juga diarahkan untuk memberikan manfaat langsung bagi aktivitas ekonomi masyarakat.
PLTS Desa Sembur, misalnya, mendukung kegiatan nelayan melalui penyediaan listrik untuk fasilitas cold storage berkapasitas 5 ton dan mesin pembuat es berkapasitas 4 ton.
Sementara itu, PLTS Pulau Rengit meningkatkan waktu layanan listrik masyarakat dari sekitar 12 jam menjadi 24 jam setiap hari. Proyek tersebut juga menurunkan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) sekitar Rp4.400 per kWh atau 26 persen lebih rendah.
Prabowo Targetkan 100 GWp dalam Tiga Tahun
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah serius mengejar target pembangunan energi surya tersebut. Ia meminta kementerian, BUMN, dan berbagai pihak terkait memperkuat kolaborasi agar pembangunan PLTS dapat berjalan sesuai target.
“Kita akan membangun 100 gigawatt dan kita tidak main-main, target kita adalah 100 gigawatt dalam tiga tahun,” kata Prabowo.
Presiden juga menekankan pentingnya efisiensi dan pengelolaan keuangan negara dalam mendukung pembangunan program energi berskala besar.
Program PLTS 100 GWp diharapkan menjadi bagian penting dari transformasi energi Indonesia. Pengembangannya tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan kapasitas pembangkit listrik, tetapi juga memperluas akses energi, memperkuat industri dalam negeri, mengurangi emisi, serta menciptakan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Catatan: Informasi ini dikutip dari situs resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Selasa (25/8/2026).
