Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) bersama United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR) dan Institut Teknologi Bandung (ITB) meluncurkan Adaptive Regional Integrated System for Fiscal Resilience (ARISE).
ARISE merupakan sistem pendukung pengambilan keputusan yang dirancang untuk membantu pemerintah daerah mengidentifikasi dan mengantisipasi dampak ekonomi serta fiskal akibat risiko bencana.
Peluncuran ARISE dilakukan dalam agenda Official Launch of ARISE Dashboard and High-Level Policy Dialogue on Building Fiscal Resilience to Disaster Risks in Indonesia di Aula Nagara Dana Rakca, DJPK, Kementerian Keuangan, Senin (31/8/2026).
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nufransa Wira Sakti mengatakan, bencana dapat memberikan tekanan terhadap fiskal melalui dua sisi. Di satu sisi, aktivitas ekonomi yang terganggu berpotensi menurunkan penerimaan. Di sisi lain, pemerintah harus meningkatkan belanja untuk penanganan dan pemulihan.
“Bencana memberikan tekanan kepada fiskal dari dua sisi sekaligus, yaitu menurunkan penerimaan dan meningkatkan kebutuhan belanja pemerintah. Karena itu, pengelolaan risiko bencana perlu dilakukan secara lebih terukur dan proaktif,” ujar Nufransa.
Data periode 2000–2016 menunjukkan rata-rata kerugian ekonomi akibat bencana di Indonesia mencapai sekitar Rp22,85 triliun per tahun. Besarnya potensi kerugian tersebut menunjukkan bahwa risiko bencana perlu menjadi bagian dari pengelolaan risiko fiskal.
Menurut Nufransa, pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah membangun fondasi pengelolaan risiko fiskal bencana melalui pendekatan Disaster Risk Financing and Insurance (DRFI) serta sejumlah instrumen risk transfer.
Namun, ketahanan fiskal nasional juga bergantung pada kemampuan pemerintah daerah. Kerusakan aset publik, gangguan aktivitas ekonomi, serta kebutuhan menjaga pelayanan publik merupakan dampak yang secara langsung harus dihadapi pemerintah daerah ketika bencana terjadi.
Karena itu, kapasitas daerah dalam melakukan mitigasi dan menyiapkan pembiayaan risiko bencana perlu terus diperkuat.
“Kita perlu menggeser paradigma penganggaran daerah terhadap bencana, dari yang selama ini cenderung berorientasi pada post-disaster response menuju pre-disaster planning, dan dari financing losses menuju managing risks,” kata Nufransa.
Perubahan pendekatan tersebut diharapkan membuat pemerintah daerah tidak hanya menyiapkan anggaran setelah bencana terjadi, tetapi juga mampu mengantisipasi potensi dampaknya sejak tahap perencanaan.
ARISE Integrasikan Data Risiko dan Dampak Fiskal
ARISE dikembangkan sebagai decision-support system yang menggabungkan pemodelan risiko bencana dengan perkiraan dampaknya terhadap perekonomian dan kondisi fiskal daerah.
Sistem tersebut mengintegrasikan sejumlah informasi risiko, antara lain hazard, exposure, dan vulnerability, dengan estimasi potensi kerugian ekonomi serta dampak fiskal.
Data tersebut dapat digunakan pemerintah daerah untuk memperkuat perencanaan mitigasi, kesiapan pembiayaan, dan strategi risk transfer sebelum bencana terjadi.
Bagi pemerintah pusat, ARISE juga dapat menjadi sumber evidence-based policy dalam merumuskan kebijakan pengelolaan keuangan daerah dan Transfer ke Daerah (TKD).
Implementasi ARISE saat ini dimulai melalui proyek percontohan (pilot project) di Provinsi Bali. Sistem tersebut selanjutnya akan diperluas ke Aceh, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Tengah.
Ke depan, pengembangan ARISE ditargetkan dapat menjangkau seluruh provinsi di Indonesia dengan dukungan penguatan data, metodologi, dan kapasitas pemerintah daerah.
Pengembangan sistem ini juga melibatkan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan mitra pembangunan. Sejumlah pihak yang terlibat antara lain Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) Australia, World Bank, serta United Nations Resident Coordinator Office.
Kolaborasi tersebut diharapkan memperkuat pemanfaatan informasi risiko dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan fiskal.
Melalui ARISE, pemerintah mendorong pengelolaan risiko fiskal akibat bencana yang lebih proaktif, berbasis data, dan kolaboratif. Dengan pendekatan tersebut, pemerintah daerah diharapkan memiliki kesiapan yang lebih baik dalam menghadapi potensi bencana sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan.
Catatan: Informasi ini dikutip dari situs resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Selasa (1/9/2026).
