Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir berdialog dengan sejumlah pemimpin redaksi yang tergabung dalam Forum Pimred Multimedia Indonesia (FPRMI). Diskusi bertajuk “Bicara Polisi, Publik dan Media” pada Rabu, 9 September 2026 di Jakarta Pusat itu mengulas perluasan tupoksi Polri, perilaku Polisi di masyarakat serta kepercayaan publik terhadap Polri.
Diskusi diawali dengan penyerahan buku Margono Djojohadikusumo: Pejuang Ekonomi dan Pendiri BNI karya Jimmy S. Harianto dan H.M.U. Kurniadi. Buku tersebut diserahkan langsung H.M.U. Kurniadi, yang juga Ketua Dewan Penasihat FPRMI, kepada Irjen Isir.
“Kita nggak akan nanya yang berat-berat,” ujar H.M.U. Kurniadi yang disambut tawa Pimred yang hadir.
Ia mengaku tidak akan menanyakan sejumlah isu sensitif yang tengah menjadi perhatian publik, mulai dari dinamika Polri dan Kejaksaan Agung terkait kasus Febrie Ardiansyah, keterlibatan Polri dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), hingga isu pergantian Kapolri di penghujung tahun.
Kadiv Humas Polri Irjen Isir menjelaskan, perkembangan tugas Polri merupakan konsekuensi dari perubahan regulasi yang menjadi dasar hukum pelaksanaan tugas kepolisian.
“Tupoksi Polri sebagaimana diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14 UU Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri dan dijelaskan dalam penjelasannya. Tidak ada yang melanggar,” kata Isir.
Isir menegaskan, penugasan polisi pada kementerian dan instasi lain tetap
mengacu tupoksi dan permintan dari instasi tersebut.
Dalam diskusi yang juga menyinggung citra “polisi baik dan polisi jahat”, Isir menekankan pentingnya setiap anggota Polri menjalankan tugas dengan baik dan profesional.
Menurutnya, kualitas anggota di lapangan akan sangat menentukan wajah institusi kepolisian di mata masyarakat.
“Percayalah, masih banyak polisi baik di republik ini. Polisi yang tidak baik hanya segelintir oknum dan pimpinan berkomitmen untuk menindak oknum,” tegas Isir.
Diskusi kemudian berkembang pada relasi Polri dan media. Keduanya memiliki fungsi berbeda, tetapi sama-sama bekerja untuk kepentingan publik.
Dalam praktiknya, perbedaan versi antara polisi, media dan masyarakat terhadap suatu peristiwa terkadang tidak dapat dihindari. Kondisi tersebut dapat memengaruhi persepsi publik terhadap institusi kepolisian maupun pemberitaan media.
Isir mengatakan kontrol masyarakat dan media tetap diperlukan sebagai bagian dari proses evaluasi institusi.
Menurutnya, Polri memiliki mekanisme internal untuk memperbaiki kekurangan dan menindak anggota yang melakukan pelanggaran.
“Institusi Polri telah teruji memiliki sistem imun untuk memperbaiki dirinya sendiri,” ujar Isir.
Ia menambahkan, kontrol publik dan media justru dapat menjadi bagian penting dalam proses pembenahan tersebut.
Diskusi tersebut juga mendapat tanggapan dari Komisioner Dewan Pers periode 2025–2028 Yogi Hadi Ismanto dan Wakil Ketua Dewan Pers periode 2019–2022 yang juga ketua umum PWI Pusat masa bakti 2023-2025 Hendry Ch Bangun.
Turut memberikan tanggapan Asep Setiawan, komisioner Dewan Pers 2019-2022, Nurzaman, wartawan senior yang juga pembina FPRMI, Ketua Forum Wartawan Kebangsaan Raja Pane, Naek Pangaribuan yang juga Kordinator Wartawan Kepolisian periode 2010-2020 dan H.M.U. Kurniadi selaku Dewan Penasihat FPRMI. (Red)
