Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih menjadi perhatian pemerintah di sejumlah wilayah Indonesia. Pemerintah mengerahkan 60.177 personel gabungan untuk memperkuat operasi pemadaman, terutama di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan pengerahan personel tersebut setelah Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas mengenai penanganan karhutla di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/10/2026).
Personel gabungan tersebut berasal dari unsur pemadam kebakaran, TNI, Polri, Kementerian Kehutanan, dinas kehutanan daerah, serta relawan. Mereka mendukung operasi darat untuk memadamkan api dan menangani titik-titik kebakaran yang masih aktif.
Dalam laporan terbaru yang disampaikan kepada Presiden, luas lahan yang masih menjadi sasaran penanganan mencapai sekitar 639,23 hektare di enam provinsi. Kalimantan Tengah menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian khusus karena kebakaran terjadi di kawasan yang sulit dijangkau.
Pemerintah Kerahkan 60.177 Personel Gabungan
Pengerahan puluhan ribu personel dilakukan untuk memperkuat upaya penanganan karhutla di sejumlah daerah.
Pemerintah memprioritaskan operasi di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Kedua wilayah tersebut masih menghadapi kebakaran lahan sehingga memerlukan penanganan secara terpadu.
Operasi darat dilakukan melalui pemadaman langsung, penanganan titik api, serta upaya mencegah api meluas ke kawasan lain. Koordinasi antarlembaga juga diperlukan agar personel dan peralatan dapat ditempatkan sesuai kebutuhan di lapangan.
Pemerintah turut mengoptimalkan dukungan peralatan pemadaman untuk menghadapi kondisi geografis yang menyulitkan petugas.
Kebakaran Taman Nasional Tanjung Puting Capai 513,89 Hektare
Salah satu lokasi yang menjadi perhatian adalah Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan Tengah.
Berdasarkan laporan yang disampaikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), kebakaran di kawasan tersebut mencapai sekitar 513,89 hektare.
Kondisi geografis menjadi tantangan bagi petugas karena titik kebakaran tersebar di kawasan rawa dan sulit dijangkau kendaraan. Situasi ini membuat operasi pemadaman membutuhkan peralatan yang sesuai dengan kondisi medan.
Presiden Prabowo Subianto kemudian memutuskan mengirimkan 200 pompa air untuk membantu proses pemadaman. Pemerintah juga mengalokasikan anggaran Rp2 miliar untuk pembangunan 200 titik bor air sebagai sumber pasokan air bagi petugas.
Dukungan tersebut diharapkan mempercepat pemadaman, terutama di lokasi yang sulit memperoleh sumber air untuk mengendalikan kobaran api.
Selain pemadaman darat, operasi udara juga menjadi bagian dari upaya penanganan. Namun, pelaksanaannya menghadapi kendala jarak pandang akibat asap tebal di kawasan kebakaran.
Luas Lahan Terbakar di Enam Provinsi
Data BNPB yang dilaporkan pada 29 September 2026 menunjukkan luas lahan terbakar di enam provinsi prioritas mencapai 527,6 hektare berdasarkan kondisi per 28 September 2026.
Dari jumlah tersebut, sekitar 431,53 hektare telah berhasil dipadamkan melalui operasi darat dan udara. Rinciannya, pemadaman darat menangani sekitar 369,03 hektare, sedangkan operasi udara menangani sekitar 62,5 hektare.
Angka tersebut merupakan data pada periode pelaporan tersebut dan berbeda dari laporan terbaru pada Oktober 2026 yang menyebut sekitar 639,23 hektare masih menjadi sasaran penanganan di enam provinsi.
Perbedaan angka tersebut perlu dipahami berdasarkan waktu pemutakhiran data, perkembangan titik kebakaran, serta cakupan lahan yang masih memerlukan penanganan.
BNPB dan instansi terkait terus melakukan pemantauan untuk mengetahui perkembangan kebakaran dan menentukan kebutuhan operasi berikutnya.
Pemadaman Menghadapi Kendala di Lapangan
Penanganan karhutla tidak hanya bergantung pada jumlah personel. Kondisi lahan, ketersediaan air, akses menuju titik api, serta cuaca turut memengaruhi kecepatan pemadaman.
Di kawasan Tanjung Puting, misalnya, lokasi kebakaran yang berada di area rawa menyulitkan pergerakan petugas dan kendaraan pemadam.
Keterbatasan akses tersebut membuat dukungan pompa air dan pembangunan titik bor menjadi bagian penting dari strategi penanganan.
Pemerintah juga meminta masyarakat setempat dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat mendukung penyediaan sumber air dan mempercepat penanganan kebakaran.
Pemerintah Perkuat Pemantauan dan Pencegahan
Selain memadamkan api, pemerintah perlu memperkuat upaya pencegahan agar kebakaran tidak kembali meluas.
Pemantauan titik panas, pemeriksaan lapangan, kesiapsiagaan personel, dan koordinasi antarlembaga menjadi bagian dari langkah pengendalian karhutla.
Masyarakat juga diimbau tidak membuka lahan dengan cara membakar karena tindakan tersebut dapat memicu kebakaran yang sulit dikendalikan, terutama ketika kondisi vegetasi kering.
Warga yang melihat kebakaran hutan atau lahan sebaiknya segera melaporkan kejadian kepada petugas pemadam kebakaran, BPBD, atau aparat setempat.
Perkembangan Karhutla Masih Dipantau
Pemerintah masih mengandalkan operasi terpadu untuk menangani kebakaran di sejumlah wilayah. Pengerahan 60.177 personel, dukungan peralatan pemadaman, serta penambahan sumber air menjadi bagian dari upaya mempercepat penanganan.
Masyarakat diminta mengikuti informasi terbaru dari BNPB, Kementerian Kehutanan, dan pemerintah daerah terkait perkembangan karhutla di wilayah masing-masing.
Sumber berita:
- ANTARA News – Seskab: 60.000 lebih personel dukung operasi darat pemadaman karhutla
- Media Indonesia – Pemerintah Kerahkan 60 Ribu Personel Padamkan Karhutla di Kalteng dan Sumsel
- Media Indonesia – Prabowo Kirim 200 Pompa Air Padamkan Karhutla Tanjung Puting
- BNPB – Perkembangan Situasi Terkini Penanganan Karhutla di 6 Provinsi Prioritas
- Kementerian Kehutanan – Kemenhut Perkuat Operasi Udara-Darat Hadapi Dinamika Hotspot Karhutla
