Budi Arie Benarkan Gibran Mundur sebagai Wapres, Ketua MPR Mengaku Belum Terima Surat

Kabar pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan politik nasional. Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membenarkan informasi bahwa Gibran mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan Budi Arie saat dikonfirmasi awak media di Jakarta, Rabu (11/11/2026). Ia memberikan jawaban singkat ketika ditanya mengenai kabar pengunduran diri putra Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut.

“Betul,” kata Budi Arie.

Namun, perkembangan tersebut belum diikuti kepastian mengenai penyelesaian proses administrasi dan konstitusional pengunduran diri Wakil Presiden.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengaku belum mendengar maupun melihat surat pengunduran diri Gibran. Pernyataan itu disampaikan setelah menghadiri peringatan HUT ke-15 Partai NasDem di Jakarta, Rabu (11/11/2026).

“Saya belum dengar, saya belum lihat,” ujar Muzani.

Ia menegaskan MPR belum dapat mengambil keputusan terkait kabar tersebut karena belum menerima dokumen resmi pengunduran diri.

DPR Bahas Usulan Hak Menyatakan Pendapat

Di tengah perkembangan kabar tersebut, DPR RI juga bersiap membahas usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa sebelumnya menyampaikan bahwa usulan tersebut telah ditandatangani 120 anggota DPR dari delapan fraksi dan dijadwalkan masuk agenda rapat paripurna pada Kamis (12/11/2026).

Sebanyak 120 anggota yang mengusulkan HMP berasal dari Fraksi PDI Perjuangan sebanyak 14 orang, Golkar 11 orang, Gerindra 11 orang, NasDem 19 orang, PKB 18 orang, PKS 28 orang, PAN satu orang, serta Partai Demokrat 18 orang.

Menurut Saan, jumlah tersebut telah melampaui persyaratan minimal pengajuan hak menyatakan pendapat, yakni 25 anggota DPR yang berasal dari lebih dari satu fraksi.

Usulan tersebut berkaitan dengan Pasal 79 ayat (4) huruf c Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), mengenai hak DPR untuk menyatakan pendapat terhadap dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan.

Berawal dari Polemik Dokumen Pendidikan

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam pada Selasa (10/11/2026).

Pertemuan tersebut berlangsung di tengah perkembangan persoalan hukum terkait dokumen pendidikan Gibran yang menjadi sorotan publik.

Prasetyo menjelaskan bahwa Presiden Prabowo memberikan sejumlah masukan kepada Gibran. Sementara itu, Gibran meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Dengan demikian, persoalan dokumen pendidikan menjadi salah satu latar belakang munculnya pernyataan niat pengunduran diri tersebut.

Status Jabatan Gibran Masih Menunggu Kepastian

Perkembangan politik pada 12 November 2026 menjadi perhatian karena terdapat dua dinamika yang berjalan bersamaan, yakni kabar pengunduran diri Gibran dan usulan penggunaan hak menyatakan pendapat di DPR.

Namun, pernyataan Budi Arie dan belum diterimanya surat oleh Ketua MPR menunjukkan perlunya kehati-hatian dalam menyimpulkan status jabatan Wakil Presiden.

Proses pengunduran diri maupun pemberhentian Wakil Presiden harus mengikuti mekanisme konstitusional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Publik kini menantikan kejelasan dokumen resmi serta tindak lanjut lembaga negara terkait perkembangan tersebut.

Sumber Referensi: