Direktur Utama PT Berkah Putra Mandala (BPM), terdakwa Wildan Pradana Yulianto Putra, dituntut tiga tahun penjara dalam perkara dugaan penggelapan dana proyek pengadaan dan pemasangan lima unit lift di Menara Multimedia Telkom. Perkara tersebut diduga menyebabkan kerugian sebesar Rp13.131.012.684.
Tuntutan dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Nugraha dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026). Persidangan dipimpin Ketua Majelis Hakim Anton Rizal Setiawan, dengan hakim anggota Achmad Rasyid Purba dan Mochamad Arief Adikusumo.
JPU menilai Wildan terbukti melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana selama tiga tahun, dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan,” ujar Nugraha saat membacakan tuntutan.
Dalam perkara ini, PT Mitra Sistematika Global disebut mengalami kerugian mencapai Rp13,13 miliar akibat dugaan penyalahgunaan dana proyek.
Berdasarkan dakwaan JPU, kasus tersebut bermula pada akhir 2016. Saat itu, Wildan menawarkan kerja sama pendanaan proyek pengadaan, penggantian, pemasangan, dan pemeliharaan lima unit lift milik PT Graha Sarana Duta kepada Direktur Utama PT Mitra Sistematika Global, Ong Wen Pauw.
Tawaran tersebut disetujui. PT Mitra Sistematika Global kemudian membiayai pengadaan lima unit lift dengan melakukan pembayaran kepada PT Quamaxindo Utama dan PT Global Niaga Internusa selaku pemasok.
Namun, PT BPM hanya menyelesaikan pemasangan dua unit lift. Sementara itu, pekerjaan tiga unit lainnya beserta pemeliharaan seluruh lift dialihkan kepada PT Mitra Sistematika Global setelah memperoleh persetujuan PT Graha Sarana Duta.
Dalam dakwaan juga diungkapkan bahwa Wildan telah menerima pembayaran dari PT Graha Sarana Duta secara lunas sebesar Rp17.572.682.966.
Akan tetapi, dana tersebut diduga digunakan untuk membiayai proyek lain milik PT BPM tanpa sepengetahuan dan persetujuan Ong Wen Pauw.
Penggunaan dana di luar kesepakatan kerja sama itulah yang menjadi pokok perkara dugaan penggelapan dan menjerat Wildan hingga menjalani persidangan.
Sidang akan dilanjutkan pada Rabu (18/11/2026) dengan agenda pembelaan dari terdakwa atau pledoi. (Simon)
