Banjir Meluas di Aceh, 18 Ribu Warga Terdampak di Aceh Tamiang

oleh
Ilustrasi banjir merendam permukiman warga di wilayah Aceh setelah hujan deras menyebabkan sungai meluap. BNPB mencatat ribuan warga terdampak di Aceh Tamiang dan sejumlah daerah lainnya. (Ilustrasi/AI)

Banjir susulan masih melanda sejumlah wilayah di Provinsi Aceh. Ribuan warga terdampak, sementara sebagian masyarakat terpaksa mengungsi akibat permukiman yang terendam setelah hujan deras mengguyur kawasan tersebut.

Berdasarkan laporan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) periode 14–15 November 2026, Kabupaten Aceh Tamiang menjadi salah satu wilayah dengan dampak banjir terbesar.

Banjir yang melanda delapan kecamatan di Aceh Tamiang tercatat berdampak pada 5.785 kepala keluarga (KK) atau 18.158 jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.423 KK atau 5.088 jiwa dilaporkan mengungsi.

Selain itu, sekitar 885 rumah terendam, 158 hektare sawah terdampak, serta enam ruas jalan di Kecamatan Tenggulun terputus atau tidak dapat dilalui.

Subulussalam dan Sejumlah Wilayah Lain Ikut Terdampak

Banjir juga melanda Kota Subulussalam setelah Sungai Lae Souraya dan Sungai Rikit meluap sejak 12 November 2026.

BNPB mencatat sebanyak 1.897 KK atau 7.703 jiwa terdampak. Sebanyak 70 KK atau 278 jiwa mengungsi, sementara 654 rumah terendam dengan ketinggian air berkisar 30 hingga 100 sentimeter.

Dampak banjir turut dilaporkan di Aceh Singkil dan Aceh Tenggara. Di Aceh Singkil, sebanyak 124 jiwa terdampak. Sementara di Aceh Tenggara, banjir yang melanda tujuh kecamatan berdampak pada 503 KK atau 1.697 jiwa.

Di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, banjir sempat merendam tiga desa, yakni Desa Sekoci di Kecamatan Besitang, Desa Sumber Jaya di Kecamatan Serapit, dan Desa Namu Teras di Kecamatan Kutambaru.

Data BNPB mencatat 155 KK atau 694 jiwa terdampak. Namun, berdasarkan laporan hingga 14 November, genangan telah surut dan warga yang sebelumnya mengungsi sudah kembali ke rumah masing-masing.

Aceh Tetapkan Siaga Darurat hingga Januari 2027

Pemerintah Provinsi Aceh menetapkan status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi mulai 11 November 2026 hingga 31 Januari 2027.

Pemerintah daerah diminta meningkatkan kesiapsiagaan, termasuk memantau perkembangan cuaca, menyiapkan personel, serta memastikan ketersediaan peralatan dan logistik untuk menghadapi potensi banjir maupun tanah longsor.

Pemerintah pusat juga meminta pemerintah daerah yang kembali mengalami bencana dengan dampak luas agar tidak ragu menetapkan status tanggap darurat sehingga penanganan dan penyaluran bantuan dapat dilakukan lebih cepat.

Sementara itu, BNPB menyiapkan Operasi Modifikasi Cuaca untuk wilayah Aceh dan Sumatera Utara sebagai salah satu upaya mengurangi intensitas hujan. Operasi tersebut bukan untuk menghentikan hujan sepenuhnya, melainkan membantu mengurangi risiko bencana hidrometeorologi.

Warga Diminta Tetap Waspada

Masyarakat yang tinggal di sekitar bantaran sungai dan wilayah rawan longsor diminta tetap memperhatikan perkembangan cuaca serta informasi resmi dari pemerintah daerah dan BMKG.

Warga juga diimbau tidak memaksakan diri melintasi genangan banjir maupun akses jalan yang terdampak. Jika kondisi membahayakan, masyarakat diharapkan segera mengikuti arahan petugas dan melakukan evakuasi ke tempat yang lebih aman.

Sumber berita:

No More Posts Available.

No more pages to load.