Irjen Eko Hadi Santoso diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) dari keanggotaan Polri setelah menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP), Selasa, 17 November 2026. Putusan tersebut berkaitan dengan dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah pejabat kepolisian.
Meski dijatuhi sanksi pemecatan, Eko Hadi menyatakan akan mengajukan banding. Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan, pengajuan banding akan diproses sesuai mekanisme yang berlaku di lingkungan kepolisian.
Sidang etik berlangsung sekitar sembilan jam, mulai pukul 09.00 hingga 18.00 WIB di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta Selatan.
Dalam putusannya, majelis KKEP menyatakan perilaku Eko Hadi sebagai perbuatan tercela dan menjatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat.
Dinilai Melakukan Akses Ilegal Menggunakan Perangkat Polri
Polri menyatakan Eko Hadi terbukti melakukan pemufakatan terkait akses ilegal berupa penyadapan dengan memanfaatkan akses atau perangkat teknologi milik kepolisian secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.
Komisioner Kompolnas Choirul Anam yang mengikuti jalannya persidangan menyebut Eko Hadi juga menyampaikan penyesalan dan permintaan maaf.
Dalam sidang tersebut, majelis memeriksa sembilan orang saksi, termasuk seorang saksi yang meringankan atas permintaan Eko Hadi.
Kasus Menyeret Sejumlah Pejabat Kepolisian
Kasus dugaan penyadapan ilegal ini menjadi perhatian setelah muncul dugaan pemantauan komunikasi sejumlah pihak, termasuk Presiden Prabowo Subianto, pejabat pemerintah, aktivis, hingga jurnalis.
Associated Press melaporkan, penyelidikan perkara tersebut juga menyeret sejumlah pejabat kepolisian. Selain Eko Hadi, mantan pejabat Polri Ahrie Sonta Nasution sebelumnya telah dijatuhi sanksi pemecatan melalui sidang etik.
Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga disebut dalam perkara tersebut dan dijadwalkan menjalani sidang etik pada pekan berikutnya. Kepolisian menyatakan proses pemeriksaan akan berjalan tanpa perlakuan khusus berdasarkan pangkat atau jabatan.
Eko Hadi Tempuh Upaya Banding
Pengajuan banding membuat putusan etik terhadap Eko Hadi masih dapat diperiksa melalui mekanisme lanjutan di internal Polri.
Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut komisi banding akan dibentuk untuk menangani pengajuan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.
Perlu dibedakan, putusan PTDH merupakan sanksi dalam proses etik kepolisian. Proses pidana terkait dugaan penyadapan ilegal tetap menjadi ranah penyidikan tersendiri.
Perkembangan kasus ini masih menjadi perhatian publik, terutama terkait pengawasan penggunaan perangkat kepolisian dan perlindungan privasi masyarakat.
Sumber berita:
- Reuters: https://www.reuters.com/world/asia-pacific/indonesia-police-dismiss-official-suspected-of-wiretapping-president-2026-11-17/
- DetikNews: https://news.detik.com/berita/d-8757417/dipecat-dari-polri-irjen-eko-hadi-santoso-ajukan-banding
- CNN Indonesia: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20261117201522-12-1428278/komisioner-kompolnas-ungkap-irjen-eko-hadi-menyesal-lakukan-penyadapan/amp











