Ketua Pengadilan Agama (PA) Jakarta Pusat, Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H., memaparkan mekanisme administrasi dan pelaksanaan sidang isbat nikah bagi warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri. Paparan tersebut disampaikan dalam kunjungan delegasi Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Perlis ke Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Pertemuan tersebut menjadi forum pertukaran pengetahuan antara lembaga peradilan Indonesia dan Malaysia. Sejumlah isu dibahas, mulai dari tata kelola peradilan, digitalisasi administrasi perkara, pelaksanaan fungsi yudisial, hingga pelayanan hukum keluarga lintas negara.
Delegasi Negeri Perlis dipimpin Ketua Hakim Syarie Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Perlis, Yang Amat Arif H. Jaidi bin Ahmad. Rombongan disambut Ketua PTA Jakarta, Dr. Drs. H. Muh. Abduh Sulaeman, S.H., M.H., bersama jajaran pimpinan dan aparatur peradilan agama di wilayah Jakarta.
Turut hadir Wakil Ketua, Hakim Tinggi, Panitera, Sekretaris PTA Jakarta, serta para Ketua Pengadilan Agama se-wilayah PTA Jakarta beserta jajaran kepaniteraan dan kesekretariatan.
Penyambutan delegasi berlangsung dengan nuansa budaya Betawi melalui penampilan lagu Kicir-Kicir. Acara kemudian dilanjutkan dengan pemberian syal dan pertemuan resmi di aula PTA Jakarta.
Perkuat Kerja Sama Peradilan Indonesia dan Malaysia
Dalam sambutannya, Muh. Abduh Sulaeman menyampaikan apresiasi atas kunjungan delegasi Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Perlis. Ia berharap pertemuan tersebut dapat mempererat hubungan kelembagaan sekaligus membuka ruang pertukaran pengalaman dalam penyelenggaraan peradilan.
Pembahasan mencakup aspek teknis persidangan, administrasi perkara, pemanfaatan teknologi informasi, digitalisasi pelayanan, hingga pengelolaan organisasi.
Abduh juga menjelaskan bahwa lingkungan peradilan agama di Indonesia terdiri atas 34 Pengadilan Tinggi Agama dan 446 Pengadilan Agama yang berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Sementara itu, Ketua Hakim Syarie Negeri Perlis, Yang Amat Arif H. Jaidi bin Ahmad, mengapresiasi sambutan PTA Jakarta. Ia menilai pertemuan tersebut menjadi kesempatan untuk saling berbagi pengalaman, khususnya dalam pelaksanaan tugas kehakiman dan penanganan persoalan hukum keluarga.
Digitalisasi Peradilan Jadi Salah Satu Pembahasan
Agenda berikutnya diisi paparan Wakil Ketua PTA Jakarta, Dr. Drs. Abdul Ghofur, S.H., M.H., dengan tema Digitalisasi Peradilan Agama: Upaya Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan. Materi tersebut dimoderatori Hakim Tinggi Drs. Faizal Kamil, S.H., M.H.
Dalam pembahasan tersebut, digitalisasi ditempatkan sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas pelayanan peradilan. Pemanfaatan teknologi informasi diharapkan dapat mempercepat administrasi perkara, memperkuat keterbukaan informasi, serta mempermudah masyarakat mengakses layanan pengadilan.
Namun, penerapan sistem elektronik juga perlu didukung kesiapan sumber daya manusia, keamanan data, pengawasan, dan kepatuhan terhadap prosedur. Dengan demikian, keberhasilan digitalisasi tidak hanya diukur dari penggunaan teknologi, tetapi juga dari manfaat nyata bagi masyarakat.
Aliyuddin Jelaskan Isbat Nikah WNI di Luar Negeri
Salah satu materi yang menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut adalah paparan Ketua PA Jakarta Pusat, Muhammad Aliyuddin, mengenai Administrasi Tata Kelola dan Implementasi Sidang Isbat Nikah (SIN) di Luar Negeri.
Materi ini membahas pelayanan hukum bagi WNI yang melangsungkan perkawinan di luar negeri, tetapi belum memiliki pencatatan perkawinan sesuai ketentuan hukum Indonesia.
Persoalan tersebut dapat berdampak pada pemenuhan kebutuhan administrasi keluarga, seperti pencatatan kelahiran anak, pembuktian hubungan keluarga, dokumen kependudukan, serta berbagai kepentingan keperdataan lainnya.
Aliyuddin menjelaskan bahwa isbat nikah merupakan mekanisme hukum untuk memperoleh pengesahan perkawinan melalui pengadilan apabila persyaratan dan ketentuan hukum terpenuhi.
Dalam pemeriksaan perkara, hakim perlu menilai identitas para pihak, bukti perkawinan, keberadaan wali dan saksi, terpenuhinya rukun serta syarat perkawinan, dan ada atau tidaknya halangan hukum.
Dengan demikian, permohonan isbat nikah tidak dapat dikabulkan hanya berdasarkan pengakuan pemohon atau kebutuhan memperoleh dokumen perkawinan. Pengadilan tetap harus melakukan pemeriksaan dan mempertimbangkan alat bukti sesuai ketentuan yang berlaku.
Regulasi Menjadi Dasar Penanganan Perkara
Dalam paparannya, Aliyuddin juga menguraikan sejumlah regulasi yang menjadi landasan penanganan perkara perkawinan lintas negara.
Ketentuan tersebut antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahannya, serta Kompilasi Hukum Islam.
Materi tersebut juga merujuk Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 084/KMA/SK/V/2011 mengenai izin penyelenggaraan sidang pengesahan perkawinan di Kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
Selain itu, disebutkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2024 mengenai permohonan isbat nikah atas perkawinan WNI di luar negeri serta Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan.
Aliyuddin turut menekankan pentingnya membedakan perkawinan yang telah dicatat oleh pejabat berwenang dengan perkawinan yang belum tercatat. Kedua kondisi tersebut memiliki mekanisme administrasi dan penyelesaian hukum yang berbeda.
Karena itu, masyarakat perlu memahami prosedur yang berlaku agar dapat menempuh jalur pelayanan hukum secara tepat.
Kepastian Hukum untuk Melindungi Hak Keluarga
Pelayanan isbat nikah bagi WNI di luar negeri berkaitan erat dengan perlindungan hak perempuan, anak, dan anggota keluarga lainnya.
Kepastian status perkawinan dapat menjadi dasar untuk menyelesaikan berbagai urusan administrasi kependudukan dan persoalan keperdataan. Untuk mendukung pelayanan tersebut, diperlukan koordinasi antarlembaga sesuai kewenangannya.
Beberapa lembaga yang berkaitan dengan pelayanan ini antara lain Mahkamah Agung melalui Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Kementerian Luar Negeri, Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, Kementerian Agama, serta instansi administrasi kependudukan.
Selain koordinasi, pelayanan juga perlu memperhatikan transparansi persyaratan, kepastian biaya, perlindungan data pribadi, dan pengawasan. Independensi hakim serta ketelitian dalam memeriksa perkara tetap harus menjadi prinsip utama.
Pertukaran Pengetahuan untuk Meningkatkan Kualitas Peradilan
Setelah rangkaian paparan dan diskusi, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan cenderamata antara PTA Jakarta dan delegasi Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Perlis. Acara kemudian ditutup dengan sesi foto bersama.
Kunjungan tersebut menjadi kesempatan bagi kedua lembaga untuk bertukar pengalaman mengenai tata kelola peradilan, pemanfaatan teknologi, serta penanganan persoalan hukum keluarga lintas negara.
Pertukaran pengetahuan diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan peradilan. Namun, tindak lanjut yang terukur tetap diperlukan agar hasil pertemuan dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas masing-masing lembaga.
Modernisasi peradilan tidak hanya berkaitan dengan pemanfaatan teknologi, tetapi juga harus didukung integritas aparatur, profesionalisme hakim, akuntabilitas administrasi, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Dengan prinsip tersebut, peradilan diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, menjaga independensi, serta menghadirkan pelayanan yang profesional dan bertanggung jawab kepada masyarakat.






