Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) dan Aliansi Penyelenggara Perguruan Tinggi Indonesia (APPERTI) meminta pemerintah mempertegas pengecualian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap lahan dan bangunan yang digunakan untuk kegiatan pendidikan nirlaba.
Permintaan tersebut disampaikan dalam audiensi bersama jajaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Gedung H, Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2026). Pertemuan itu membahas penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB-P2 oleh sejumlah pemerintah daerah terhadap aset yayasan dan lembaga pendidikan nirlaba.
Ketua Umum APTISI, Budi Djatmiko, Ketua Umum APPERTI, Mansyur Ramly, serta Ketua Tim Ad Hoc Pengawal Pembebasan PBB atas Aset Pendidikan Nirlaba, Marzuki Alie, turut menyampaikan aspirasi dalam pertemuan tersebut.
Mereka menilai penerbitan SPPT PBB-P2 terhadap aset pendidikan yang memenuhi kriteria pengecualian perlu dievaluasi. Menurut mereka, kebijakan tersebut berpotensi menambah beban operasional lembaga pendidikan dan mengurangi kemampuan penyelenggara dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan.
Soroti Ketentuan Pengecualian PBB-P2
Dalam materi yang disampaikan kepada Kemendagri, APTISI dan APPERTI merujuk Pasal 38 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Ketentuan tersebut mengatur pengecualian objek PBB-P2 atas bumi dan bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional sepanjang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.
Kedua organisasi menilai ketentuan tersebut menjadi dasar bagi pengecualian PBB-P2 terhadap aset yang digunakan untuk penyelenggaraan pendidikan nirlaba.
Mereka juga merujuk sejumlah regulasi lain, di antaranya Undang-Undang tentang Yayasan, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, dan Undang-Undang Pendidikan Tinggi yang mengatur prinsip nirlaba dalam penyelenggaraan pendidikan.
Menurut APTISI dan APPERTI, prinsip nirlaba mengharuskan pengelolaan kekayaan dan sisa hasil kegiatan lembaga pendidikan diarahkan kembali untuk mendukung penyelenggaraan serta peningkatan mutu pendidikan.
Mereka turut menyampaikan bahwa persoalan penafsiran pengecualian PBB-P2 tersebut sebelumnya telah menjadi pembahasan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi X DPR RI pada 19 Februari 2025 dan 14 April 2026.
Dalam materi audiensi, organisasi tersebut menyebut rekomendasi Komisi X DPR RI mendorong penyelesaian persoalan perbedaan penafsiran mengenai status lembaga pendidikan berbasis masyarakat sebagai lembaga nirlaba.
Ajukan Empat Tuntutan kepada Mendagri
Dalam audiensi tersebut, Tim Ad Hoc Pengawal Pembebasan PBB atas Aset Pendidikan Nirlaba menyampaikan sejumlah permintaan kepada Menteri Dalam Negeri.
Pertama, menerbitkan surat edaran kepada gubernur, bupati, dan wali kota untuk memperjelas penerapan pengecualian PBB-P2 terhadap lahan dan bangunan yang digunakan yayasan atau lembaga pendidikan nirlaba yang memiliki izin operasional.
Kedua, meminta pemerintah daerah mengevaluasi dan membatalkan SPPT PBB-P2 yang telah diterbitkan terhadap aset pendidikan yang memenuhi kriteria pengecualian. Mereka juga meminta agar piutang pajak daerah terkait ditangani sesuai ketentuan yang berlaku.
Ketiga, menyusun pedoman verifikasi status nirlaba secara nasional. Tim mengusulkan agar proses verifikasi dapat menggunakan dokumen pendirian yayasan, pengesahan badan hukum, izin operasional pendidikan, serta surat pernyataan tanggung jawab atas penggunaan aset untuk kegiatan pendidikan.
Keempat, menghentikan tindakan penagihan yang dinilai koersif terhadap lembaga pendidikan yang status objek pajaknya masih dipersoalkan. Tindakan yang disoroti antara lain pemblokiran rekening, pemasangan stiker penunggak pajak, dan penerbitan surat teguran paksa.
Tegaskan Bukan Meminta Pembebasan Pajak
Tim Ad Hoc menegaskan bahwa permintaan tersebut bukan ditujukan untuk memperoleh fasilitas pembebasan pajak di luar ketentuan hukum. Mereka meminta pemerintah menjalankan aturan yang telah mengatur pengecualian objek PBB-P2.
“Kami tidak minta dibebaskan PBB. Kami minta negara menegakkan hukumnya sendiri. Kalau bukan objek PBB, jangan diterbitkan SPPT-nya,” demikian pernyataan yang disampaikan dalam materi audiensi.
APTISI dan APPERTI berharap pemerintah memberikan kepastian hukum bagi yayasan dan lembaga pendidikan nirlaba. Mereka menilai kepastian tersebut penting agar penyelenggara pendidikan dapat memusatkan sumber daya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memperluas akses masyarakat.
Melalui audiensi ini, Tim Ad Hoc meminta Kemendagri menindaklanjuti aspirasi tersebut melalui kebijakan yang dapat menjadi pedoman bagi pemerintah daerah di seluruh Indonesia.






