Dewan Pimpinan Pusat Kesatuan Angkatan Muda Sriwijaya (DPP KAMSRI) menyatakan siap menempuh langkah hukum terhadap pihak-pihak yang diduga menyebarkan tuduhan terkait Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad.
Ketua Politik dan Keamanan DPP KAMSRI, Maulana Taslam, mengecam tuduhan yang mengaitkan Dasco dengan praktik judi online (judol), doxing, dan intimidasi. Menurutnya, tuduhan serius yang belum terbukti kebenarannya berpotensi merugikan kehormatan dan nama baik seseorang.
Maulana mengatakan, pihaknya tengah mempersiapkan langkah hukum, termasuk kemungkinan melayangkan somasi kepada pihak yang diduga bertanggung jawab.
“Kami tidak akan tinggal diam apabila ruang demokrasi digunakan untuk menyerang kehormatan seseorang melalui tuduhan yang belum teruji kebenarannya. DPP KAMSRI siap mempersiapkan langkah hukum, termasuk melayangkan somasi kepada pihak-pihak yang berdasarkan kajian dan bukti awal diduga melakukan tindakan yang merugikan kehormatan serta nama baik Prof. Sufmi Dasco Ahmad,” ujar Maulana.
Ia menegaskan, kritik terhadap pejabat publik merupakan bagian dari demokrasi. Namun, kritik harus disampaikan berdasarkan argumentasi, data, dan fakta. Ia mengingatkan agar kebebasan berpendapat tidak digunakan untuk menyebarkan informasi yang belum terverifikasi atau melakukan intimidasi.
Maulana juga menyebut Dasco sebagai tokoh yang membuka ruang komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil. Karena itu, menurutnya, keterbukaan terhadap aspirasi tidak seharusnya dibalas dengan serangan personal.
“Kami mengenal Prof. Sufmi Dasco Ahmad sebagai tokoh yang membuka ruang komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat. Beliau tidak antikritik. Tetapi jangan kemudian keterbukaan itu dimanfaatkan untuk membangun tuduhan, intimidasi, dan pembunuhan karakter. Ada batas yang harus dibedakan antara kritik politik dan tindakan yang berpotensi melanggar hukum,” katanya.
Maulana turut menyinggung dinamika politik nasional yang belakangan melibatkan nama Dasco. Ia menyebut adanya aspirasi dari sejumlah kalangan, termasuk generasi muda dan masyarakat Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel), agar Dasco dipertimbangkan dalam kepemimpinan nasional sebagai Wakil Presiden RI.
Menurutnya, perbedaan pandangan dan pilihan politik harus tetap dihormati. Persaingan politik, kata dia, tidak boleh menjadi alasan untuk menyebarkan tuduhan yang tidak disertai bukti.
Selain itu, Maulana menyoroti praktik doxing dan intimidasi digital. Ia menilai penyebaran informasi pribadi tanpa hak serta ancaman terhadap seseorang merupakan tindakan serius yang perlu ditangani sesuai ketentuan hukum.
Ia meminta aparat penegak hukum menindaklanjuti setiap dugaan pelanggaran secara profesional dan objektif. Proses hukum, menurutnya, harus mengacu pada bukti dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Kami tidak sedang meminta siapa pun kebal terhadap kritik maupun hukum. Jika ada persoalan, silakan dibuka dan diuji secara objektif. Namun, apabila ditemukan tindakan yang melanggar hukum dan menyerang kehormatan seseorang, harus ada konsekuensi hukumnya. Jangan sampai media sosial berubah menjadi ruang penghakiman tanpa proses pembuktian,” lanjut Maulana.
Ia menambahkan, DPP KAMSRI akan mengkaji materi dan bukti yang tersedia sebelum menentukan langkah hukum berikutnya. Somasi akan dipertimbangkan terhadap pihak-pihak yang dapat diidentifikasi dan diduga bertanggung jawab.
“Somasi merupakan salah satu langkah hukum yang sedang kami persiapkan. Jika ditemukan dasar hukum dan bukti yang cukup, kami tidak menutup kemungkinan menempuh langkah hukum lanjutan sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Maulana menegaskan, sikap KAMSRI merupakan bentuk dukungan terhadap perlindungan hak dan kehormatan seseorang, bukan upaya membatasi kritik maupun menghalangi proses hukum.
Menurutnya, demokrasi harus memberi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat sekaligus menghormati hak orang lain. Ia berharap perbedaan kepentingan politik tidak berkembang menjadi intimidasi atau serangan terhadap pribadi seseorang.






