DPR dan Pemerintah Sepakat Bawa RUU Perampasan Aset ke Paripurna, Selangkah Lagi Jadi Undang-Undang

oleh
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengikuti Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/10/2026). Foto: Kresno/MRI.

Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset memasuki tahapan penting setelah Komisi III DPR RI bersama pemerintah menyepakati hasil pembahasan tingkat pertama untuk dilanjutkan ke rapat paripurna.

Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat kerja Komisi III DPR RI bersama pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi di DPR menyatakan setuju agar RUU Perampasan Aset dibawa ke rapat paripurna terdekat untuk memasuki pembahasan tingkat kedua.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memimpin rapat pengambilan keputusan tersebut. Setelah meminta persetujuan peserta rapat, seluruh peserta menyatakan setuju.

Keputusan ini menjadi perkembangan penting dalam proses pembentukan regulasi yang selama ini mendapat perhatian masyarakat, khususnya terkait pemberantasan korupsi dan pengembalian aset hasil tindak pidana.

Atur Mekanisme Perampasan Aset

RUU tersebut menggunakan nomenklatur RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.

Dalam materi yang telah dibahas, terdapat sejumlah ketentuan mengenai mekanisme penelusuran, pemblokiran, penyitaan, hingga pengelolaan aset yang berkaitan dengan tindak pidana.

Salah satu poin penting adalah pengaturan mekanisme perampasan aset melalui pendekatan berdasarkan putusan pidana atau conviction-based forfeiture maupun tanpa putusan pidana atau non-conviction-based forfeiture.

RUU ini juga mengatur pengelolaan aset dan pengawasan melalui badan khusus yang dibentuk Presiden.

Selain itu, terdapat ketentuan mengenai sistem pengelolaan aset berbasis teknologi informasi yang terintegrasi serta pengawasan pelaksanaan perampasan aset secara berkala.

Menunggu Keputusan Rapat Paripurna

Setelah memperoleh persetujuan pada pembicaraan tingkat pertama, RUU Perampasan Aset selanjutnya menunggu penjadwalan rapat paripurna DPR RI.

Tahapan tersebut menjadi bagian penting sebelum rancangan undang-undang diputuskan pada pembicaraan tingkat kedua.

Dengan perkembangan ini, proses pembentukan regulasi perampasan aset semakin mendekati tahap akhir.

Meski demikian, RUU tersebut belum resmi menjadi undang-undang. Keputusan akhir masih menunggu proses pembahasan dan pengambilan keputusan sesuai mekanisme legislasi di DPR.

Publik kini menantikan bagaimana aturan tersebut nantinya diterapkan, terutama untuk memperkuat pemberantasan korupsi, mencegah penyalahgunaan kewenangan, serta memastikan perlindungan hak masyarakat dan kepastian hukum.

Sumber: ANTARA, DetikNews, dan DPR RI.


Meta Deskripsi: Komisi III DPR dan pemerintah sepakat membawa RUU Perampasan Aset ke rapat paripurna setelah seluruh fraksi menyetujui hasil pembahasan tingkat pertama.

Kutipan: Seluruh fraksi DPR menyetujui RUU Perampasan Aset dibawa ke rapat paripurna untuk melanjutkan proses pembahasan menuju pengesahan.

Tag SEO: RUU Perampasan Aset, DPR RI, Komisi III DPR, Sufmi Dasco Ahmad, pemberantasan korupsi, undang-undang perampasan aset, politik nasional

Slug: dpr-pemerintah-sepakat-bawa-ruu-perampasan-aset-ke-paripurna

Kategori: Nasional

Keterangan Foto: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memimpin rapat pengambilan keputusan tingkat pertama RUU Perampasan Aset bersama Komisi III DPR dan pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026). (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)

Tautan Sumber:

No More Posts Available.

No more pages to load.