PP KAMMI Soroti Lemahnya Perlindungan Ekosistem dan Desak Evaluasi Menteri Kehutanan

oleh
Sejumlah kader organisasi mahasiswa berpose bersama dengan mengangkat kepalan tangan dalam kegiatan konsolidasi bertema “Oposisi Kebatilan”. (Dok. Pribadi)

Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) menilai perlindungan ekosistem di Indonesia masih menghadapi persoalan serius. Ancaman terhadap Badak Jawa, aktivitas alat berat di kawasan Gunung Sibayak, serta polemik rencana pembangunan di sekitar Hutan Kota Universitas Indonesia (UI) menjadi sejumlah contoh yang disoroti organisasi tersebut.

Ketua Umum PP KAMMI, Ricki Pratama Putra, menilai ketiga persoalan itu memiliki konteks berbeda, tetapi sama-sama menunjukkan perlunya penguatan tata kelola lingkungan. Menurutnya, pemerintah harus memastikan setiap kebijakan pembangunan tidak mengabaikan fungsi ekologis kawasan.

Di Taman Nasional Ujung Kulon, kelahiran anak Badak Jawa kelima dari induk Desy pada Oktober 2026 menjadi kabar positif bagi upaya konservasi. Namun, keberadaan seluruh populasi liar di satu kawasan dinilai tetap menyimpan risiko, mulai dari penyebaran penyakit, bencana alam, perburuan, hingga kerusakan habitat.

Wacana pemindahan Badak Jawa ke habitat baru juga perlu didasarkan pada kajian ilmiah yang ketat. Kematian Badak Musofa setelah dipindahkan pada November 2025 menjadi salah satu peristiwa yang perlu menjadi bahan evaluasi dalam kebijakan konservasi.

Persoalan pengawasan lingkungan juga muncul di kawasan Gunung Sibayak. Aktivitas ekskavator dan motor trail di kawasan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai pengelolaan dan pengawasan lingkungan. Meski demikian, pengelola menyebut penggunaan ekskavator berkaitan dengan pembangunan akses dan jalur evakuasi.

Sementara itu, polemik pembangunan Sekolah Rakyat di sekitar Hutan Kota UI telah mendapat klarifikasi dari Kementerian Sosial. Kemensos menyatakan pembangunan tersebut tidak akan dilakukan di dalam kawasan hutan kota.

Bagi PP KAMMI, berbagai persoalan tersebut menunjukkan pentingnya transparansi, kajian lingkungan, dan pengawasan yang konsisten dalam setiap kegiatan pembangunan.

“Persoalannya bukan sekadar Badak Jawa yang terancam, penggunaan alat berat di kawasan hutan, atau polemik pembangunan di sekitar ruang terbuka hijau. Persoalan utamanya adalah bagaimana negara memastikan setiap kebijakan dan aktivitas pembangunan tidak mengorbankan fungsi ekologis,” ujar Ricki.

Ia menegaskan, penjelasan pemerintah harus disertai kajian ilmiah, pengawasan yang kuat, transparansi, serta pertanggungjawaban kepada masyarakat.

KAMMI Soroti Target FOLU Net Sink 2030

PP KAMMI juga mengaitkan persoalan perlindungan lingkungan dengan target Indonesia’s FOLU Net Sink 2030. Program tersebut menargetkan sektor kehutanan dan penggunaan lahan mencapai kondisi serapan karbon bersih sebesar 140 juta ton CO₂ ekuivalen pada 2030.

Menurut KAMMI, target tersebut harus dibuktikan melalui penurunan deforestasi dan perlindungan ekosistem di lapangan, bukan hanya melalui komitmen dan laporan pemerintah.

Data yang dicantumkan dalam pernyataan PP KAMMI menyebutkan luas lahan berhutan Indonesia pada 2024 mencapai 95,5 juta hektare atau sekitar 51,1 persen dari luas daratan. Namun, deforestasi netto meningkat dari 121.103 hektare pada 2023 menjadi 175.437 hektare pada 2024.

Selain itu, data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirujuk dalam pernyataan tersebut mencatat emisi sektor kehutanan dan penggunaan lahan mencapai 220,74 juta ton CO₂ ekuivalen pada 2023. Dari jumlah itu, sekitar 86,15 juta ton CO₂ ekuivalen berasal dari kebakaran gambut.

Di sisi lain, laporan teknis UNFCCC mencatat pengurangan emisi REDD+ Indonesia pada periode 2021–2023 sekitar 68,98 juta ton CO₂ ekuivalen per tahun dibandingkan tingkat rujukan emisi hutan.

KAMMI menilai angka-angka tersebut harus menjadi dasar evaluasi kebijakan kehutanan. Pemerintah diminta membuka data capaian program, efektivitas anggaran, dan dampak kebijakan agar dapat diperiksa publik.

“FOLU Net Sink 2030 tidak boleh menjadi slogan yang terdengar baik di konferensi internasional, tetapi kehilangan makna ketika berhadapan dengan persoalan di lapangan. Ketika deforestasi masih terjadi dan emisi dari sektor kehutanan serta gambut masih besar, pemerintah harus berani membuka capaian dan kekurangannya,” tegas Ricki.

Ia juga mengingatkan bahwa target penurunan emisi akan sulit tercapai apabila pembukaan hutan dan perluasan wilayah usaha pertambangan terus mengancam ekosistem.

PP KAMMI Desak Presiden Evaluasi Menteri Kehutanan

Atas berbagai persoalan tersebut, PP KAMMI meminta Presiden Prabowo Subianto memastikan komitmen pemerintah dalam menangani krisis ekologis dan melindungi lingkungan.

KAMMI mendorong evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Menteri Kehutanan dan kementerian terkait. Evaluasi tersebut, menurut organisasi ini, perlu mencakup kemampuan menekan deforestasi, melindungi kawasan konservasi, mencegah kebakaran hutan dan lahan, menyelesaikan konflik kehutanan, serta memperkuat pengawasan.

Organisasi tersebut juga meminta pemerintah memastikan target FOLU Net Sink 2030 berjalan dengan capaian yang terukur.

PP KAMMI bahkan mendesak Presiden mengganti Menteri Kehutanan apabila hasil evaluasi menunjukkan bahwa kepemimpinan kementerian tidak mampu menjalankan mandat perlindungan dan pengelolaan hutan.

Ricki menilai Indonesia membutuhkan pemimpin kehutanan yang memiliki kapasitas, integritas, pemahaman ekologis, dan kemampuan manajerial untuk menangani persoalan hutan.

“Presiden harus memastikan Kementerian Kehutanan dipimpin oleh orang yang memahami hutan, bukan sekadar mengelola administrasi dan menyampaikan target. Mengurus rimba raya Indonesia membutuhkan pengetahuan ekologis, keberanian mengambil keputusan, integritas, dan kemampuan menyelesaikan persoalan di lapangan,” ujarnya.

Ia menegaskan, evaluasi kepemimpinan perlu dilakukan secara serius agar masa depan hutan Indonesia tidak dipertaruhkan akibat lemahnya pelaksanaan kebijakan.

PP KAMMI menyimpulkan bahwa tantangan utama perlindungan lingkungan bukan hanya terletak pada ketersediaan regulasi dan komitmen pemerintah, tetapi juga pada konsistensi pelaksanaan, transparansi data, kualitas kepemimpinan, serta penegakan aturan terhadap perusakan ekosistem.

Menurut KAMMI, pembangunan tidak seharusnya hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Pemerintah juga harus memastikan hutan tetap terjaga, satwa liar terlindungi, ruang terbuka hijau dipertahankan, dan masyarakat memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Perlindungan lingkungan merupakan bagian dari tanggung jawab negara sekaligus upaya menjaga keselamatan dan kehidupan generasi mendatang.

No More Posts Available.

No more pages to load.