Jakarta, sketsindonews – Nasib 29 guru CPNS K2 menjadi terkatung sejak mengikuti test tanggal 23 Agustus 2013 yang dinyatakan lulus namun hingga kini di keberi pihak – pihak oknum walaupun pengaduan surat kepastian tak pernah digubris Pemprov DKI Jakarta.

Kasus ini sejak lama diduga terindikasi pergantian kelululusan oleh para oknum Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta di era Kadis Pendidikan Larso Marbun.

Menurut sumber sketsindonews dalam keterangan para guru diwakili OB (34) menyatakan, sesuai keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor : 594 tahun 2014 Tentang Kelulusan Peserta Seleksi CPNS Dari Tenaga Honorer Katagori Tahun 2013 mereka telah dinyatakan lulus pada hasil pengumuman tertanggal 10 November 2014 sesuai nama – nama terlampir 29 nama peserta rekruitmen yang merupakan guru SD, SMP, SMK.

Test juga ada diwebsite Menpan sesuai lampiran SK, bahkan dirjen Otonomi Daerah Kamal Malik menyatakan bahwa dirinya mencium adanya indikasi pergantian nama 29 orang lulus telah diganti orang lain.

“Hal kedua persoalan ini jelas ada manipulatif nama dengan turunnya surat dari LM tertanggal 5 Maret 2015 Daftar Nama K2 lulus (pemberkasan K2 yang telah lulus CPNS) sebelum mencuat dengan alasan mereka tidak lengkap dalam verifikasi kelengkapan data, tapi hal ini ada teman lain justru masuk diluluskan keterkaitan keterlambatan ijazah saat diangkat honorer mulai menjadi guru mengajar di sekolah bersangkutan,” paparnya,” Selasa (28/01/20).

“Bahkan surat itu ditarik pernyataaan oleh LM tertanggal 7 Desember 2015 Tentang hal penyelesaian K2 yang telah lulus CPNS yang mendahului ijazah, dimana saat itu posisi LM sudah menjabat inspektorat dengan mengatasnamakan Kadis Pendidikan,” tambah OB.

Begitu pula ungkap JA (34) seorang guru yang senasib mengatakan, telah dengar pendapat dengan membentuk pansus DPRD selain, mereka juga pernah bertemu langsung dengan Gubernur DKI Anies Baswedan, namun lagi-lagi langkah itu belum ada tindak lanjut dari pihak Pemprov DKI Jakarta.

“Kami akan tetap lakukan upaya penyelesaian karena ini hak dasar kami selaku CPNS dalam pengabdian serta meningkatkan martabat serta profesi sesuai amanat UU,” ujarnya.

Direncanakan mereka akan melapor kembali kepihak Ombudsman sebagai pengawas penyelenggara dengan menyampaikan kronologis data lampiran kelulusan.

“Kami meyakini ada sesuatu yang tidak tersampaikan bahkan unsur dugaan menggelapkan serta memanfaatkan dari 29 nama hasil test untuk kepentingan orang lain oleh pihak Dinas Pendidikan masa itu,” tandas JA.

(Nanorame)