Jakarta, sketsindonews – Dalam pilkada DKI Jakarta seluruh masyarakat besok akan melakukan hak suara di TPS untuk menentukan Gubernur pilihan rakyat secara demokratis.
Pertarungan pilgub DKI apapun hasilnya diperlukan kesadaran masyarakat untuk menerima hasil pemilihan akhir siapa Calon Gubernur, ujar Prof Dr. Musni Umar Sosiolog dari Universitas Ibnu Chaldun.
Kita ketahui proses ini nantinya akan berat karena masyarakat juga mengetahui, bagaimana proses ini banyak adanya ketimpangan yang dilakukan paslon dalam mempengaruhi masyarakat yang secara tidak elegance.
Musni Umar sekaligus Rektor Universitas Ibnu Chaldun, dalam memenuhi ekses hasil pilgub kedua pemimpin (cagub – cawagub) untuk mentaati sebuah proses sengketa yang nantinya menjadi pertentangan di masyarakat untuk dibawa pada proses hukum MK.
Efek temuan laporan kecurangan yang secara masif bisa saja nantinya menjadi pertimbangan MK dalam sebuah putusan sengketa pilikada DKI.
Keduanya harus sepakat dengan jalur itu, jelas Musni. Kemudian juga persaingan paslon keduanya Ahok – Djarot dan Anis – Sandiaga Uno bisa memberikan kesejukan di masyarakat menahan diri.
“Eskalasi pilgub DKI hasil akhir melalui perhitungan “quick count” walau itu bukan hasil akhir, namun demikian kedua paslon tidak mendorong pada sifat yang mendorong anarkis.”
Sementara netralitas TNI – Polri juga sangat di tuntut secara profesional membangun pilikada DKI untuk netral dalam menyikapi berbagai persoalan yang gejolak, akibat dari para pendukung paslon.
Jika tidak, tegas Musni. Efeknya bisa menimbulkan ketidak puasan gelombang protes bukan pada kelompok, akan tetapi lebih pada amarah yang nantinya menimbulkan konflik dimasyarakat.
Ketegasan aparat yang netral perlu dikedapankan dalam menjaga tatanan pilikada yang secara baik sehingga masyarakat pun akan menerima hasil kalah atau menang, tutup Musni.
reporter : nanorame
