Jakarta, sketsindonews – Terkait dengan adanya ancaman PHK massal di berbagai industri dan Hari Kerja Layak Internasional yang jatuh pada tanggal 7 Oktober 2017, puluhan ribu buruh akan turun melakukan aksi, kata Said Iqbal, Presiden KSPI, dalam konferensi pers di LBH Jakarta, Jl Pangeran Diponegoro No 74, Menteng, Jakarta (05/10).
“Ancaman PHK ribuan pekerja di industri telekomunikasi, pertambangan, keramik, elektronik, ritel, garmen, sepatu, dan jalan tol,” ujarnya.
Said melanjutkan, Presiden jangan berpura-pura dalam hal ini. Apalagi untuk kasus kesehatan, seperti contoh kasus kematian Bayi Debora merupakan salah satu hal yang menunjukkan bahwa sistem BPJS Kesehatan gagal.
“Pemerintah jangan sekedar menutup mata dalam hal ini. Aksi longmarch jalan kaki Surabaya – Jakarta yang dilakukan Ade Lukman, sebagai bentuk protes dengan membawa isu sehat hak rakyat dan orang miskin dilarang sakit,” tegas Said.
Said melanjutkan, persoalan seorang Presiden di dunia ada 3 prinsip, pendidikan, kesehatan, dan air bersih. Negara harus hadir ketika rakyatnya membutuhkan perawatan.
“Negara harus hadir ketika rakyatnya membutuhkan perawatan. Karena, prinsip seorang presiden dalam mensejahterakan rakyatnya ada 3 hal yaitu, pendidikan, kesehatan, dan air bersih,” imbuhnya.
Said menambahkan, daya beli masyarakat turun berdasarkan data BPS terbaru. Namun Presiden mengatakan, daya beli masyarakat naik, dengan mengukur dari pertambahan pajak. Sesungguhnya, daya beli itu dilihat dari harga upahnya, bukan dari pertambahan pajak. Jika, daya beli naik maka upahnya tinggi, dan sebaliknya jika daya beli turun maka upah murah.
“Tidak ada daya beli masyarakat diukur dengan pertambahan pajak. Jika, daya beli masyarakat naik karena upah juga ikut naik. Dan, sebaliknya jika daya beli masyarakat turun karena upah murah,” tandas Said Iqbal.
(Edo)
