Jakarta, sketsindonews – Resistensi Gubernur DKI Jakarta Anies terkait isu mutasi rotasi pejabat di lingkup pemda akan menjadikan persoalan baru jika pemaksaan rotasi dan mutasi pejabat DKI dipaksakan tanpa alur mekanisme khususnya berdampak kepada audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) terhadap Tata Kelola Anggaran DKI.
Justru nantijya akan menimbulkan kekacauan baru bila nanti terkait audit BPK terhadap pemeriksaan keuangan DKI banyak terjadi penyelewengan berdampak langsung terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Pengamat Kebijakan Publik dari Budgeting Metropolitan Watch (BMW), Amir Hamzah mengatakan, supaya tak menimbulkan kekacauan terhadap audit BPK serta laporan pertanggungjawaban Gubernur DKI Jakarta, maka sebaiknya perombakan pejabat tidak dilakukan tergesa-gesa oleh Anies, pungkasya di Balaikota DPRD DKI Jakarta.(14/2).
Menurut Amir, apabila perombakan pejabat dilaksanakan saat BPK sibuk mengaudit keuangan Pemprov DKI maka berpotensi menimbulkan kekacauan.
Karena pejabat yang menempati posisi barunya akan kesulitan menjelaskan terhadap laporan keuangan daearh.
“Belum lagi jika ada kecurangan dalam pengelolaan keuangan,” ujar Amir.
Selain itu, Anies juga berkewajiban melaporkan pertanggungjawaban kepada DPRD DKI sebagai selaku kuasa anggaran.
“Makanya sementara ini Anies lebih baik fokus dengan audit BPK dan laporan pertanggungjawaban, ketimbang buru-buru merombak pejabat,” pungkas Amir.
(nanorame)
