Jakarta, sketsindonews – Langkah dan upaya Biro Tata Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta Premi Lasari dalam mengeluarkan surat edaran guna menggerakan seirama SKPD – UKPD dalam penanggulangan rekontruksi banjir warga masyarakat Jakarta menjadi satu langkah yang perlu di apresiasi.
“Apresiasi kita berikan atas inisiatif Biro Pemerintahan setelah dirinya mengkritisi percepatan tanggap banjir bagi peran SKPD dan para aparatur untuk segera menuntaskan di wilayah masing – masing,” kata Ketua Aliansi Masyarakat Jakarta (Amarta) M.Rico Sinaga, Minggu (05/01/20)
“Surat edaran Biro Tapem pada tanggal 4 Januari 2020 diharapkan peran SKPD menjadi lebih solid serta pembantu Gubernur DKI, dimana perintahnya Gubernur selama ini ada pembangkangan menjadi terselesaikan dengan baik,” tukasnya.
Menurutnya, surat edaran kerja bhakti massal menjadi satu cara rekontruksi banjir menjadi tanggung jawab semua pihak jajaran mulai Walikota, Bupati, Kepala Dinas untuk menindak lanjuti responsif warga atas berbagai titik banjir Di DKI Jakarta.
Rico juga menambahkan, atas situasi ini ia mengusulkan dimana para pembantu Gubernur, para pamong serta SKPD agar dapat partisipasi mengumpulkan dana 10 persen dari gaji mereka seperti yang sudah dipelopori M.Taufik Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta.
Taufik sudah memulai dengan potongan gaji setidaknya langkah ini anggota DPRD lain pula untuk mengikuti langkahnya dalam membangun peran partisipasi bagi korban banjir dalam kepekaan sosial dimasyarakat dampak banjir.
“Langkah M Taufik tentunya sangat positif agar bagaimana Gubernur DKI Anies segera menuntaskan dampak banjir serta memaksimalkan peran pembantu Gubernur (SKPD) dengan melakukan langkah kongkrit di lapangan,” tutup Rico.
(Nanorame)
