1447 H
رمضان كريم
Marhaban Ya Ramadan
Semoga bulan suci ini membawa keberkahan, kedamaian, dan ampunan bagi kita semua.
✦ Mari sucikan hati, perbanyak ibadah, dan pererat silaturahmi ✦
Hengki Lumban Toruan
HENGKI LUMBAN TORUAN CEO & Founder Sketsa Indonesia

‘Untung Rugi’ Otsus Jilid 2, Frans: Papua Merdeka Pandangan yang Keliru

oleh
44K pembaca

Jakarta, sketsindonews – Polemik kelanjutan Otonomi Khusus (Otsus) jilid 2 Papua dengan isu pro dan kontra dikalangan masyarakat terus bergulir.

Seperti diketahui pada hari senin (10/8/20) kemaren sejumlah Mahasiswa yang menamakan diri Aliansi Mahasiswa Tolak Otsus Jilid 2 melakukan aksi penolakan di Depan Istana Negara, Jakarta Pusat.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Bamus Papua-Papua Barat, Willem Frans Ansanay berharap semua pihak mampu menahan keinginannya.

Gambar

“Ini bukan hal yang mudah diputuskan, karena kita berbicara untuk kepentingan orang banyak, Orang Asli Papua (OAP) atau warga Papua, jadi jangan tergesa-gesa,” ucap Frans melalui siaran pers, Selasa (11/8/20).

Menurutnya, dengan adanya Otsus warga Papua juga diberi kebebasan. Seperti diketahui bahwa Otsus itu adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua, termasuk provinsi-provinsi hasil pemekaran Provinsi Papua, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua.

“Saat ini saya lebih setuju untuk menganalisa penerapan Otsus itu sendiri, baru setelah itu memutuskan akan mendukung atau tidak,” terangnya.

Menimbang Untung Rugi

Lanjut Frans berpendapat bahwa opini yang dibangun kelompok tertentu adalah kalau otsus gagal dan ditolak maka Papua Merdeka. “Pandangan yang keliru,” tegasnya.

Menurutnya, kalau UU otsus dibatalkan maka Majelis Rakyat Papua juga bubar DPRP jadi DPRD TK I.

“Dana afirmasi ditarik maka pelajar dan mahasiswa tidak bisa lanjutkan pendidikan,” terangnya.

Hal lain yang harus dipertimbangkan jika Otsus gagal, kata Frans, maka Gubernur dan Wakil Gubernur Papua tidak harus OAP. Lalu para Bupati dan Walikota tidak harus OAP.

“Kursi Otsus di parlemen Papua dan Papua Barat juga harus dihapus,” pungkasnya.

Kembali, terkait adanya pro dan kontra, Frans menilai hal tersebut merupakan kewajaran dalam berdemokrasi.

“Hari ini banyak yang aksi menolak, tapi kan di Papua sana banyak juga masyarakat yang mendukung, dan semua itu harus dipertimbangkan,” tutupnya.

(Eky)

No More Posts Available.

No more pages to load.

Siap