Jakarta, sketsindonews – Forum Peduli Mimika (FPM) desak Kadishub Kabupaten Mimika untuk memutuskan hubungan kerja atau KSO antara Pemda dengan PT Asia One sebagai operator pesawat Pemda.
“Kami melihat dalam kesepakatan kerja lebih menguntungkan perusahaan Asia one sebagai Operator pesawat pemda dan kami juga duga kuat pada saat terjadi penunjukan Operator tidak sesuai mekanisme pelelangan karena salah satu pejabat Pemda berperan didalam kesepakatan ini dan dia ada hubungan dengan PT Asia One sehingga dalam kesepakatan lebih menguntungkan PT Asia One,” ujar Ketua FPM, Nalio Yangkup, Senin (30/11/20).
Beberapa kejanggalan dalam kerjasama tersebut menurut Nalio antara lain, didalam KSO PT Asia One hanya sebagai penyewa artinya bahwa Pemda tidak perlu mengangarkan dana APBD, sementara dalam prakteknya ada penganggaran dana.
Selanjutnya, Nalio mengungkapkan bahwan adanya keluhan masyarakat bahwa perusahaan tersebut tidak mengutamakan pelayanan untuk masyarakat.
“Perusahaan ini tidak ada niat baik untuk melayani masyarakat serta niat untuk ketersediaan lapangan pekerjaan untuk masyarakat, tetapi hanya mencari keuntungan,” ungkapnya.
Untuk itu, FPM mendesak agar segera dilakukan evaluasi terhadap kerjasama tersebut.
“Untuk itu kami mendesak kepada Kadishub Kabupaten Mimika agar segera evaluasi dan putuskan KSO dengan PT. Asia One Sebagai Operator pesawat Pemda Mimika,” pungkasnya.
Sebelumnya, Selasa (24/11/20) FPM juga mendatangi kantor DPRD Mimika, Papua, guna mendesak dibentuknya pansus dalam sengketa pengadaan pesawat untuk Pemerintah Daerah (Pemda) Mimika.
Pada saat itu, Nalio mengatakan, bahwa masalah pengadaan pesawat ini harus mendapatkan perhatian dari DPRD dengan cara membentuk pansus.
“Saya persilahkan aparat hukum untuk melakukan penyelidikan langsung kelapangan. Khusus untuk DPRD kami berharap dibentuknya Pansus agar bisa menginvestigasi kebenaran bila memang ada kasus penyelewengan anggaran daerah,” ungkap Nalio.
Dimana yang menjadi keluhan atau aduan FPM adalah mempertanyakan tentang keberadaan dua unit pesawat Cessna jenis Caravan dan Helikopter Airbus AS 350 B3E/H125, dengan serial number 8150 register PK-LTA.
Menurutnya pertanyaan tersebut muncul di masyarakat karena sebagai transportasi jelang Natal dan Tahun Baru, keberadaan dua unit pesawat tersebut sangat diperlukan.
Nalio menegaskan bahwa masalah ini harus mendapatkan kejelasan baik itu mekanismenya, operator pengelola pesawat, ataupun proses-proses pengadaannya.
Apakah ada yang salah saat pengajuan atau bagaimana, yang jelas masyarakat mempertanyakan perihal dua pesawat dan helikopter tersebut.
“Oleh karena itulah ini kami (FPM) anggap menjadi tugas DPRD, yaitu dengan membentuk pansus. Sebelumnya juga kami sudah sampaikan pernyataan sikap adanya dugaan penyelewengan anggaran,” lanjut Nalio.
Selanjutnya adalah masalah keterpihakan pemerintah dalam melayani masyarakat, Nalio juga menyoroti mengenai lapangan pekerjaan.
“Pemerintah membeli pesawat ini kan tujuannya untuk melayani masyarakat Mimika dalam hal transportasi. Namun jika sampai saat ini semua tidak jelas dan transparan, itulah yang kami pertanyakan,” ujarnya.
“Jika memang ada masalah dengan perusahaan rekanan, maka kami minta putuskan kontrak tersebut dan cari perusahaan lain yang mau bekerja dan melayani masyarakat,” tegas Nalio menambahkan.
(Eky)
