Gabungan Perusahaan Alat-Alat Kesehatan dan Laboratorium (Gakeslab) Indonesia Provinsi Daerah Khusus Jakarta menggelar Musyawarah Provinsi (MUSPROV) IX, forum tertinggi organisasi di tingkat provinsi yang menjadi wadah strategis bagi para pelaku industri alat kesehatan (alkes) untuk merumuskan arah kebijakan dan langkah menghadapi dinamika industri nasional yang semakin kompleks.
Kegiatan ini mengusung tema “Regulasi dan Inovasi Merupakan Tantangan dan Peluang dalam Kemandirian Alkes Indonesia”, dengan menghadirkan narasumber dari Kementerian Kesehatan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), serta Telkom Indonesia (GovTech).
Para pembicara membahas perkembangan e-Katalog versi 6 (v6) — sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah yang diharapkan meningkatkan transparansi dan efisiensi. Namun, di lapangan, implementasinya masih menimbulkan berbagai kendala administratif dan teknis yang membebani para pelaku usaha alat kesehatan.
Andri Noviar: Dunia Alkes Sedang Berduka
Ketua GAKESLAB Indonesia Provinsi DK Jakarta, Andri Noviar, menyoroti kondisi industri alat kesehatan yang sedang menghadapi tekanan berat akibat perubahan regulasi dan penerapan sistem baru yang belum stabil.
“Banyak pelaku usaha alat kesehatan menyebut kondisi saat ini sebagai masa berduka bagi dunia alkes. Kami tidak menolak perubahan, tetapi kami membutuhkan kejelasan arah kebijakan dan kepastian hukum yang berpihak pada industri dalam negeri,” ujarnya.
Andri menegaskan, GAKESLAB DK Jakarta akan terus menjadi wadah perjuangan dan suara kolektif bagi para pelaku usaha alat kesehatan di wilayahnya.
“Kami akan terus memperjuangkan agar setiap kebijakan pemerintah bersifat realistis dan mendukung pertumbuhan industri alat kesehatan nasional. Komunikasi dua arah antara regulator dan pelaku usaha harus diperkuat agar kebijakan seperti e-Katalog v6 dan pengadaan konsolidasi tidak justru menekan perusahaan kecil dan menengah,” tambahnya.
Kartono Dwidjosewojo: Banyak Perusahaan Alkes Tertekan dan Terancam Kolaps
Ketua Umum Gakeslab Indonesia, Rd. Kartono Dwidjosewojo, yang turut hadir dalam MUSPROV IX, memaparkan hasil survei internal terhadap anggota di berbagai daerah. Ia mengungkapkan bahwa dalam dua tahun terakhir, industri alat kesehatan nasional mengalami penurunan signifikan.
“Berdasarkan survei kami, lebih dari 25% perusahaan anggota mengalami penurunan penjualan produk dalam negeri. Hal ini disebabkan oleh efisiensi anggaran pemerintah pusat dan perubahan mekanisme transfer dana ke daerah,” jelas Kartono.
Menurutnya, dampak tersebut membuat banyak perusahaan harus memangkas tenaga kerja hingga 10–20%, bahkan ada yang terancam gulung tikar.
Kartono juga menyoroti persoalan pengadaan konsolidasi yang tersentralisasi di pusat serta program pengadaan berbasis pinjaman luar negeri, yang semakin mempersempit ruang bagi perusahaan daerah untuk berpartisipasi.
“Situasi ini semakin berat karena hasil survei kami menunjukkan adanya 165 transaksi pengadaan alat kesehatan senilai total Rp78 miliar yang belum dibayarkan oleh pemerintah daerah, dengan tunggakan antara enam bulan hingga empat tahun. Kasus ini tersebar di berbagai wilayah, mulai dari Sumatra hingga Indonesia Timur,” ungkapnya.
Ia berharap Gakeslab DK Jakarta dapat terus memperkuat koordinasi dengan Dewan Pengurus Pusat dalam memperjuangkan kepentingan anggota dan mencari solusi atas masalah tersebut.
Gakeslab DK Jakarta Siap Jadi Mitra Pemerintah
MUSPROV IX dihadiri para anggota aktif Gakeslab DK Jakarta yang merupakan pelaku utama industri alat kesehatan. Forum ini juga menjadi ajang konsolidasi organisasi untuk memperkuat posisi Gakeslab sebagai mitra strategis pemerintah dalam membangun industri alat kesehatan yang mandiri, kompetitif, dan berdaya saing tinggi.
“Kami ingin memastikan pelaku usaha alat kesehatan tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga tumbuh dan berdaya di negeri sendiri,” pungkas Andri Noviar.
