Pemerintah menetapkan penanganan bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sebagai prioritas nasional. Seluruh sumber daya kementerian dan lembaga dikerahkan untuk mempercepat proses tanggap darurat, rehabilitasi, hingga rekonstruksi agar pemulihan berjalan cepat dan terkoordinasi.
Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) dalam konferensi pers di Base Ops Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/12/2025), bersama para menteri dan pimpinan lembaga terkait.
Menko PMK menyampaikan duka cita mendalam atas korban jiwa akibat bencana serta menegaskan kehadiran negara bagi masyarakat terdampak, khususnya para pengungsi. Pemerintah, kata dia, terus bekerja untuk memulihkan kondisi sosial, ekonomi, dan infrastruktur dasar agar masyarakat dapat segera bangkit.
“Pemerintah menetapkan bencana Sumatra sebagai prioritas nasional dengan mengerahkan seluruh kementerian dan lembaga. Solidaritas dan gotong royong menjadi kekuatan utama dalam percepatan pemulihan,” ujar Menko PMK.
Konektivitas Mulai Pulih
Pada sektor transportasi, mayoritas ruas jalan nasional dan provinsi di wilayah terdampak berangsur kembali terhubung. Di Aceh, jalur strategis seperti Lhokseumawe–Langsa, Langsa–Kuala Simpang, Kuala Simpang–batas Sumatra Utara, Bener Meriah–Takengon, serta Banda Aceh–Aceh Tengah via Beutong Ateuh sudah mulai dapat dilalui, meski perbaikan masih berlangsung.
Sementara di Sumatra Utara, konektivitas antarwilayah seperti Padangsidempuan, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan Mandailing Natal sebagian besar pulih, meski masih ditemukan titik rawan longsor dan jembatan darurat. Adapun di Sumatra Barat, perbaikan jalan nasional Padang–Bukittinggi melalui Lembah Anai telah mencapai progres lebih dari 90 persen.
“Alat berat dan berbagai instrumen pemulihan infrastruktur terus dikerahkan secara maksimal,” tegas Menko PMK.
Layanan Dasar Berangsur Normal
Untuk layanan dasar, jaringan listrik dan komunikasi di sebagian besar wilayah sudah kembali normal. Namun di daerah terpencil masih dibutuhkan dukungan darurat seperti Starlink, radio HT, dan telepon satelit. Pemenuhan air bersih di Sumatra Barat dan Sumatra Utara relatif normal, sementara di beberapa wilayah Aceh masih dilakukan distribusi air menggunakan mobil tangki.
Pasokan BBM dan gas dilaporkan cukup stabil, meski terdapat keterbatasan distribusi di wilayah seperti Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Bener Meriah, dan Aceh Tengah. Pemerintah bersama relawan terus memperkuat suplai logistik, termasuk melalui pesawat dan helikopter untuk distribusi bantuan dan pengangkutan hasil pertanian warga terdampak.
Masuk Fase Pemulihan
Sejumlah daerah kini memasuki fase transisi darurat menuju pemulihan. Pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) mulai berjalan dengan melibatkan kolaborasi TNI, Polri, dan kementerian/lembaga terkait. Proses pembangunan ditargetkan rampung secara bertahap dalam waktu satu hingga dua setengah bulan, menyesuaikan kondisi lapangan.
“Ini ikhtiar bersama agar Sumatra pulih lebih baik, bangkit lebih tangguh, dan tumbuh berkelanjutan,” pungkas Menko PMK.
Konferensi pers tersebut turut dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Panglima TNI Agus Subiyanto, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, serta sejumlah pejabat tinggi negara lainnya.
