Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur memberikan penjelasan terkait pelaksanaan eksekusi tanah dan bangunan seluas 217 meter persegi di Malaka Sari, Jakarta Timur, yang berlangsung pada Selasa (22/9/2026).
Penjelasan tersebut disampaikan pihak PN Jakarta Timur saat dimintai keterangan oleh awak media pada Kamis (24/9/2026). Klarifikasi terutama berkaitan dengan dasar pendelegasian tugas dan kewenangan dalam proses eksekusi.
Pihak PN Jakarta Timur menjelaskan bahwa pelaksanaan tugas tersebut mengacu pada Keputusan Ketua PN Jakarta Timur Kelas IA Khusus Nomor 21/KPN.W10-U5/SK.OT1/I/2026 tentang pendelegasian sebagian tugas dan kewenangan Panitera kepada Panitera Muda.
Dalam keputusan tersebut, khususnya butir keempat, tercantum tugas yang meliputi penandatanganan pemberitahuan, rapat koordinasi, dan pelaksanaan eksekusi.
Saat ditanya mengenai batas kewenangan pejabat yang ditunjuk, Singgih, salah satu perwakilan PN Jakarta Timur, mengatakan tugas yang dijalankan berada dalam ruang lingkup sebagaimana ditetapkan melalui keputusan Ketua PN Jakarta Timur.
“Intinya poin empat, tugas saya menandatangani pemberitahuan, rapat koordinasi dan pelaksanaan eksekusi. Tidak ada yang lain,” jelasnya.
Eksekusi Dilaksanakan 22 September
Eksekusi terhadap objek tanah dan bangunan seluas 217 meter persegi di Malaka Sari dilaksanakan pada Selasa, 22 September 2026.
Pelaksanaan tersebut merupakan bagian dari proses eksekusi perkara perdata yang telah melalui tahapan pemeriksaan dan putusan pengadilan.
Dalam pelaksanaannya, eksekusi melibatkan sejumlah tahapan, antara lain pemberitahuan, koordinasi, hingga pelaksanaan pengosongan objek sesuai ketentuan yang berlaku.
Kondisi tersebut kemudian memunculkan pertanyaan mengenai kewenangan pejabat dalam setiap tahapan, terutama setelah diterbitkannya keputusan Ketua PN Jakarta Timur mengenai pendelegasian sebagian tugas dan kewenangan Panitera kepada Panitera Muda.
Pihak PN Jakarta Timur menegaskan bahwa penunjukan tersebut merupakan bagian dari pendelegasian tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
Dengan demikian, tugas pejabat yang ditunjuk mengacu pada ruang lingkup kewenangan yang tercantum dalam keputusan tersebut.
Ada Pandangan Berbeda soal SOP
Di sisi lain, seorang narasumber yang disebut sebagai mantan hakim dan meminta identitasnya tidak dipublikasikan menyampaikan pandangan berbeda mengenai mekanisme pelaksanaan eksekusi.
Menurut narasumber tersebut, setiap tahapan eksekusi harus mengacu pada standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.
“Itu tidak benar. Seharusnya SOP-nya tidak seperti itu,” ujarnya.
Pandangan tersebut menjadi bagian dari persoalan yang perlu diklarifikasi lebih lanjut, terutama terkait kesesuaian antara pelaksanaan eksekusi dengan prosedur dan kewenangan yang berlaku.
Dasar Kewenangan Jadi Sorotan
Adanya dua pandangan tersebut membuat dasar kewenangan dalam pelaksanaan eksekusi menjadi perhatian.
Salah satu dokumen yang menjadi rujukan adalah Keputusan Ketua PN Jakarta Timur Nomor 21/KPN.W10-U5/SK.OT1/I/2026. Butir keempat keputusan tersebut menjadi dasar penjelasan PN Jakarta Timur mengenai tugas penandatanganan pemberitahuan, rapat koordinasi, dan pelaksanaan eksekusi.
Untuk mendapatkan gambaran secara utuh, pelaksanaan eksekusi perlu dilihat berdasarkan dokumen resmi, termasuk keputusan Ketua PN Jakarta Timur, penetapan eksekusi, serta ketentuan dan SOP yang berlaku.
Dengan demikian, dasar kewenangan, tahapan pelaksanaan, dan prosedur eksekusi terhadap objek di Malaka Sari pada 22 September 2026 dapat dipahami berdasarkan dokumen dan keterangan dari pihak-pihak terkait.
(Sumber: PN Jakarta Timur dan keterangan narasumber)
Catatan: Pernyataan mengenai kewenangan merupakan penjelasan pihak PN Jakarta Timur, sedangkan pandangan mengenai SOP disampaikan oleh narasumber yang disebut sebagai mantan hakim. Keduanya disajikan sebagai keterangan masing-masing pihak.
