Pemerintah Evaluasi Mandatori B50 untuk 2027, Pasokan Sawit dan Ekspor Jadi Perhatian

Pemerintah masih mengevaluasi kelanjutan kebijakan mandatori biodiesel 50 persen (B50) pada 2027. Kajian dilakukan untuk memastikan penerapan bahan bakar campuran tersebut tidak mengganggu ketersediaan bahan baku industri kelapa sawit, kebutuhan dalam negeri, maupun kegiatan ekspor.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Eniya Listiani Dewi, mengatakan pemerintah akan menggelar rapat evaluasi khusus pada pekan depan.

Pertemuan tersebut akan membahas kesiapan penerapan kebijakan biodiesel tahun depan, termasuk aspek teknis, kecukupan bahan baku, dan kemampuan pembiayaan.

“Implementasi tahun depan juga harus mengkaji kesiapan teknis, kecukupan pasokan bahan baku, serta mitigasi aspek finansial,” ujar Eniya dalam forum Indonesian Palm Oil Conference 2026 di Nusa Dua, Bali.

Menurut Eniya, pemerintah memahami adanya kekhawatiran peningkatan kebutuhan biodiesel akan menyerap lebih banyak bahan baku minyak sawit atau crude palm oil (CPO). Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi ketersediaan bahan baku bagi industri lain dan kebutuhan ekspor.

Meski demikian, Eniya menyampaikan bahwa berdasarkan evaluasi sementara, pasokan bahan baku dinilai masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan program biodiesel hingga tahun depan. Pemerintah juga ingin memastikan kegiatan ekspor sawit tetap berjalan normal.

Penyaluran Biodiesel Capai 13,84 Juta Kiloliter

Hingga November 2026, realisasi penyaluran biodiesel domestik tercatat mencapai 13,84 juta kiloliter. Jumlah tersebut setara dengan sekitar 83 persen dari total alokasi sebesar 16,75 juta kiloliter.

Pemerintah menyatakan peningkatan campuran biodiesel dari B35, B40 hingga B50 harus didasarkan pada kajian menyeluruh. Pengalaman dari penerapan kebijakan sebelumnya menjadi salah satu pertimbangan agar transisi energi tidak mengganggu pasokan pangan dan stabilitas ekspor.

Sebelumnya, Kementerian ESDM menyebut penyaluran B50 telah dimulai sejak 1 Juli 2026. Dalam perkembangannya, pemerintah juga melakukan penguatan standar kualitas bahan bakar, pengujian teknis, serta koordinasi dengan industri otomotif.

Risiko terhadap Ekspor Sawit dan Pembiayaan

Di sisi lain, penerapan B50 juga menjadi perhatian dari aspek ekonomi dan pembiayaan. Ekonom UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, memaparkan simulasi kebijakan B50 untuk periode 2027–2030.

Dalam simulasi tersebut, penerapan B50 dengan skema mandatori tetap berpotensi menekan impor solar hingga 46,82 juta kiloliter. Namun, kebijakan itu juga memiliki konsekuensi terhadap volume ekspor CPO dan kebutuhan insentif biodiesel.

Achmad memperkirakan ekspor sawit berpotensi tertahan di kisaran 26,16 juta ton pada 2030 apabila penerapan B50 dilakukan secara kaku tanpa mekanisme penyesuaian. Ia juga mengingatkan kemungkinan meningkatnya beban insentif biodiesel yang bersumber dari dana pungutan ekspor.

Karena itu, ia mengusulkan skema kebijakan yang lebih adaptif dengan mempertimbangkan ketersediaan bahan baku, perubahan harga pasar, dan kemampuan fiskal pemerintah.

Pemerintah sendiri masih melanjutkan evaluasi sebelum menentukan kebijakan biodiesel untuk 2027. Hasil pembahasan tersebut akan menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan antara ketahanan energi nasional, kebutuhan industri, dan keberlanjutan ekspor sawit Indonesia.

Sumber Berita: