DPR dan Pemerintah Bentuk Panja Revisi UU Keuangan Haji, Dana Jamaah Tembus Rp200 Triliun

oleh
Komisi VIII DPR RI bersama pemerintah menggelar rapat kerja membahas revisi UU Pengelolaan Keuangan Haji di Kompleks Parlemen, Jakarta.(Foto: NU Online/Fathur)

Komisi VIII DPR RI bersama pemerintah resmi membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk membahas revisi Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji. Pembentukan panja tersebut menjadi langkah awal memperkuat tata kelola dana haji sekaligus meningkatkan perlindungan terhadap dana milik jamaah.

Pembentukan Panja dibahas dalam rapat kerja Komisi VIII DPR RI bersama pemerintah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyampaikan bahwa Panja DPR dipimpin Abidin Fikri. Sementara itu, Panja pemerintah dipimpin Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak.

Marwan menilai revisi regulasi diperlukan untuk menyesuaikan pengelolaan keuangan haji dengan perkembangan kebutuhan penyelenggaraan ibadah haji.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah pengelolaan dana haji yang nilainya telah mencapai lebih dari Rp200 triliun.

Menurutnya, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) perlu memperoleh ruang pengembangan investasi yang lebih optimal, khususnya pada sektor akomodasi, transportasi, konsumsi, dan layanan pendukung jamaah di Arab Saudi.

Meski demikian, perluasan investasi harus disertai pengawasan dan mitigasi risiko agar dana jamaah tetap terlindungi.

Sementara itu, Menteri Haji dan Umrah Muhammad Irfan Yusuf menyampaikan bahwa pemerintah mengusulkan penyempurnaan substansi undang-undang secara menyeluruh.

Pemerintah juga mendorong penguatan koordinasi kelembagaan, peningkatan pengawasan terhadap BPKH, pengelolaan cadangan modal, serta optimalisasi nilai manfaat investasi.

Perbedaan pandangan mengenai bentuk regulasi juga menjadi perhatian. DPR menghendaki proses revisi undang-undang, sedangkan pemerintah mengusulkan penggantian undang-undang karena banyak substansi mendasar yang perlu diperbarui.

Panja selanjutnya akan menyusun agenda pembahasan sebelum pemerintah menyerahkan daftar inventarisasi masalah (DIM).

Pembahasan tersebut diharapkan menghasilkan regulasi yang memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan keamanan pengelolaan dana haji.

Sumber berita:

  1. https://www.nu.or.id/nasional/dpr-dan-pemerintah-bentuk-panja-revisi-uu-pengelolaan-keuangan-haji-perkuat-perlindungan-dana-jamaah-8na7Q
  2. https://jdih.dpr.go.id/berita/detail/id/70653/t/Dana+Haji+Tembus+Rp200+Triliun,+Marwan+Dorong+Fleksibilitas+Investasi+BPKH

No More Posts Available.

No more pages to load.