CEO Nusantara Centre, Yudhie Haryono, menilai sistem ekonomi Indonesia masih dibayangi ketimpangan, dominasi oligarki, dan ketergantungan terhadap utang. Ia mendorong pembenahan mendasar terhadap paradigma, struktur, dan aktor yang selama ini menentukan arah kebijakan ekonomi nasional.
Gagasan tersebut disampaikan Yudhie dalam tulisan berjudul Dekonstruksi Ekonomi Indonesia sebagai pengantar Kongres 200 Ekonom Heterodoks yang dijadwalkan berlangsung pada Senin, 23 November 2026, di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta.
Menurut Yudhie, agenda dekonstruksi ekonomi diperlukan untuk menguji kembali asumsi dan kebijakan ekonomi yang selama puluhan tahun menjadi dasar pembangunan Indonesia. Ia menilai pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Tiga Mitos Ekonomi yang Perlu Dikritisi
Yudhie mengidentifikasi tiga mitos ekonomi yang menurutnya perlu dibongkar. Pertama, anggapan bahwa pertumbuhan ekonomi selalu sejalan dengan kemakmuran masyarakat.
Ia berpendapat kenaikan produk domestik bruto (PDB) tidak otomatis membuat seluruh lapisan masyarakat lebih sejahtera. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi perlu dilihat dari siapa yang menikmati hasilnya, sektor mana yang berkembang, dan sejauh mana manfaatnya dirasakan masyarakat.
“Siapa yang tumbuh, di mana tumbuhnya serta siapa yang menikmatinya,” menjadi pertanyaan penting yang diajukan Yudhie untuk mengukur pemerataan hasil pembangunan.
Kedua, ia mengkritik pandangan bahwa pasar selalu netral dan bebas. Menurutnya, kekuatan modal dan dominasi pelaku usaha besar membuat persaingan tidak berlangsung dalam posisi yang setara.
Ia mencontohkan kebijakan tarif Amerika Serikat dan pengaruh lembaga keuangan internasional terhadap kebijakan ekonomi negara berkembang. Dalam pandangannya, pasar yang tidak disertai regulasi dan perlindungan memadai justru berpotensi memperbesar ketimpangan.
Ketiga, Yudhie mempersoalkan anggapan bahwa utang selalu identik dengan pembangunan. Ia menilai ketergantungan terhadap utang, terutama utang luar negeri, dapat membatasi ruang fiskal pemerintah dan mengurangi kemampuan negara membiayai kebutuhan masyarakat.
Ia menyoroti beban pembayaran bunga utang yang disebut mencapai Rp650 triliun per tahun. Menurutnya, besarnya beban tersebut perlu menjadi perhatian karena anggaran negara juga harus memenuhi kebutuhan pendidikan, pangan, dan kesehatan.
Struktur Ekonomi Dinilai Masih Dikuasai Kelompok Besar
Selain membongkar paradigma, Yudhie menilai struktur ekonomi Indonesia masih memperlihatkan pola ketergantungan yang menyerupai sistem kolonial dan neokolonial.
Ia membagi struktur ekonomi ke dalam tiga bagian. Pada sektor hulu, menurutnya, penguasaan sumber daya strategis seperti pertambangan, minyak dan gas bumi, perkebunan, serta perbankan masih menghadapi persoalan dominasi modal besar dan kepentingan asing.
Pada sektor tengah, ia menyoroti kuatnya pengaruh konglomerasi dan kelompok oligarki yang dinilai memiliki kedekatan dengan pusat kekuasaan.
Sementara itu, sektor hilir yang menjadi ruang usaha masyarakat belum sepenuhnya memberikan kesempatan bersaing secara adil. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta koperasi dinilai harus menghadapi persaingan dengan perusahaan besar dan kartel tanpa perlindungan negara yang memadai.
Yudhie menyebut kondisi tersebut membuat pelaku usaha kecil tertinggal dalam hal modal, model bisnis, dan kapasitas pengembangan usaha.
Ia menggambarkan dampak struktur ekonomi tersebut melalui istilah “11-K”, yaitu kemiskinan, ketimpangan, kebodohan, kesenjangan, kesakitan, kesempitan, kekacauan, keterbelahan, ketersesatan, kekalahan, dan kepasrahan.
Menurutnya, berbagai persoalan tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum cukup apabila tidak disertai pemerataan kesempatan dan perlindungan terhadap kelompok masyarakat rentan.
Kritik terhadap Lembaga dan Arah Kebijakan Ekonomi
Yudhie juga menyoroti peran Bank Indonesia, Kementerian PPN/Bappenas, dan Kementerian Keuangan dalam menentukan arah kebijakan ekonomi nasional.
Ia menilai kebijakan yang berorientasi pada stabilitas inflasi, nilai tukar, dan peringkat kredit perlu diimbangi dengan perhatian lebih besar terhadap kesejahteraan masyarakat.
Dalam pandangannya, stabilitas makroekonomi tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan pembangunan. Negara juga harus memastikan kebijakan ekonomi memberikan perlindungan kepada masyarakat miskin, kelompok rentan, dan pelaku usaha kecil.
Membalik Orientasi Ekonomi untuk Kepentingan Rakyat
Pada bagian berikutnya, Yudhie mengajak masyarakat melihat siapa yang memperoleh keuntungan dan siapa yang menanggung kerugian dari kebijakan ekonomi.
Ia mempertanyakan pihak yang menguasai sumber daya sekaligus menentukan arah ekonomi politik nasional.
Menurutnya, pemegang surat berharga negara, perbankan, dan pengelola dana global dapat memperoleh keuntungan dari aktivitas pembiayaan pemerintah. Sebaliknya, masyarakat berpotensi menanggung dampak kebijakan melalui tekanan nilai tukar dan terbatasnya ruang anggaran.
Ia juga menilai liberalisasi ekonomi dapat menguntungkan perusahaan multinasional dan importir, sementara petani, buruh, nelayan, serta UMKM menghadapi tekanan persaingan dan perubahan harga komoditas.
Karena itu, Yudhie mendorong perubahan orientasi pembangunan dari ekonomi yang mengutamakan pertumbuhan dan konglomerasi menuju sistem yang menempatkan kesejahteraan seluruh masyarakat sebagai tujuan utama.
Ia menyebut terdapat lima persoalan mendasar yang harus diatasi melalui perubahan tersebut, yakni ketertindasan, kebodohan, kemiskinan, ketimpangan, dan kehinaan.
Yudhie mengajak para ekonom dan pemangku kepentingan untuk terlibat dalam upaya pembenahan ekonomi nasional melalui pemikiran, penelitian, dan kontribusi nyata sesuai bidang masing-masing.
Baginya, pembangunan ekonomi tidak cukup hanya mengejar angka pertumbuhan. Kebijakan harus mampu menghadirkan keadilan, memperluas kesempatan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia menutup tulisannya dengan refleksi tentang manusia sebagai bagian dari kehidupan semesta. Menurutnya, ilmu pengetahuan dan kontribusi bagi bangsa merupakan warisan penting yang dapat ditinggalkan setiap generasi.
Penulis: Yudhie Haryono
CEO Nusantara Centre
Judul tulisan: Dekonstruksi Ekonomi Indonesia






