Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kota Medan mendesak Pemerintah Kota (Pemko) Medan menindaklanjuti peringatan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas terkait praktik pungutan liar (pungli) di lingkungan pemerintahan dan badan usaha milik daerah (BUMD).
Desakan tersebut disampaikan setelah muncul dugaan pungli dalam transaksi kios di Pasar Petisah yang melibatkan oknum pegawai PUD Pasar Medan. SMSI meminta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) dan direksi BUMD tidak hanya memberikan pengawasan, tetapi juga mengambil tindakan tegas apabila ditemukan pelanggaran.
Sebelumnya, Rico Waas menegaskan tidak akan mentoleransi aparatur sipil negara (ASN) maupun pegawai BUMD yang menyalahgunakan jabatan untuk meminta uang secara tidak resmi kepada masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Rico dalam konferensi pers mengenai kebijakan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan nilai di bawah Rp100.000 mulai 2027, di Kantor Wali Kota Medan, Kamis (19/11/2026).
Rico juga meminta masyarakat berani melaporkan dugaan pungli melalui instansi terkait maupun secara langsung kepadanya.
“Nanti ada oknum pegawai di lingkungan Pemko Medan yang melakukan pungli, nanti ada hukuman untuk itu. Mudah-mudahan ini akan menjadi pelajaran penting bagi kita semuanya. Berkali-kali kita sampaikan kepada ASN kita. Masyarakat ini melapor dari masing-masing instansi maupun secara langsung bisa melaporkan kepada saya,” ujar Rico.
Ia menyatakan laporan masyarakat yang diterimanya telah dibaca dan ditindaklanjuti. Rico juga meminta Inspektorat bergerak cepat memeriksa setiap pengaduan yang memiliki indikasi pelanggaran.
Menurutnya, pegawai yang diduga terlibat harus dimintai klarifikasi dan diperiksa berdasarkan fakta serta bukti yang ditemukan.
SMSI Minta Pimpinan OPD dan BUMD Bertindak
Menanggapi pernyataan tersebut, Ketua SMSI Kota Medan Irwan Manalu meminta seluruh pimpinan OPD dan direksi BUMD menjalankan pengawasan secara serius.
Ia mengingatkan agar peringatan Wali Kota tidak berhenti sebagai pernyataan publik tanpa diikuti tindakan nyata.
“Jangan sampai pernyataan Wali Kota Medan hanya menjadi gertakan di atas kertas. Seluruh pimpinan OPD dan BUMD harus bertanggung jawab mengawasi bawahannya. Jika ada oknum yang terbukti melakukan pungli, jangan dilindungi atau ditutup-tutupi. Tindak tegas sesuai aturan,” kata Irwan, Jumat (20/11/2026).
Irwan menyoroti dugaan transaksi kios di Pasar Petisah yang melibatkan seorang pedagang bernama Jusuf Aritonang bersama ibunya, Ayu Simaremare.
Berdasarkan keterangan pihak pedagang yang disampaikan Irwan, seorang oknum pegawai diduga menawarkan kios dengan meminta pembayaran sebesar Rp13,7 juta.
Pembayaran tersebut disebut telah disertai kuitansi. Namun, menurut pengakuan pedagang, uang tidak disetorkan melalui rekening resmi perusahaan, melainkan ke rekening pribadi oknum pegawai.
Setelah pembayaran dilakukan, pedagang mengaku belum memperoleh kepastian mengenai kios yang dijanjikan hingga sekitar satu bulan kemudian.
Irwan juga menyebut pihak pedagang mengaku diminta menghapus pemberitaan mengenai persoalan tersebut, membuat klarifikasi, dan menyampaikan permintaan maaf setelah kasusnya menjadi sorotan media.
“Ini kan aneh. Pedagang mempertanyakan haknya, malah diintimidasi dan disuruh mengklarifikasi bahwa berita yang sudah viral di media tidak benar, kemudian diminta meminta maaf dan menghapus berita. Seharusnya persoalan ini dijelaskan secara terbuka, bukan justru menekan pihak yang mengadu,” ujarnya.
Atas persoalan itu, Irwan meminta Wali Kota Medan, Inspektorat, dan Direksi PUD Pasar Medan melakukan pemeriksaan menyeluruh. Ia juga mendesak agar pihak yang terbukti melakukan pelanggaran diberikan sanksi sesuai ketentuan.
Menurutnya, penanganan dugaan transaksi kios di Pasar Petisah menjadi salah satu ujian bagi komitmen Pemko Medan dalam mencegah pungli dan penyalahgunaan kewenangan di lingkungan pemerintahan maupun BUMD.
DPRD Medan Ikut Menyoroti Persoalan Kios
Dugaan transaksi kios di Pasar Petisah tersebut sebelumnya juga mendapat perhatian Sekretaris dan anggota Komisi III DPRD Medan, David Roni Ganda Sinaga dan Godfried Effendi Lubis.
Keduanya menilai dugaan jual beli kios di luar prosedur resmi perlu segera diusut. Mereka juga menyoroti pengakuan pedagang yang belum mendapatkan kepastian setelah melakukan pembayaran.
Dalam perkembangan selanjutnya, uang milik Jusuf Aritonang dan Ayu Simaremare disebut telah dikembalikan setelah persoalan tersebut ramai diberitakan.
Namun, menurut keterangan pihak pedagang, pengembalian uang itu disertai permintaan agar mereka membuat klarifikasi yang menyatakan pengaduan sebelumnya tidak benar.
Ayu Simaremare juga disebut kehilangan mata pencaharian setelah penertiban aktivitas berjualan di kaki lima Pasar Petisah. Ia sebelumnya mengaku dijanjikan mendapatkan kios melalui transaksi yang belakangan disebut tidak resmi.
SMSI Medan berharap Pemko Medan tidak berhenti pada pengembalian uang kepada pedagang. Pemeriksaan terhadap dugaan penyalahgunaan kewenangan tetap diperlukan agar persoalan serupa tidak kembali terjadi.
(Sumber: Keterangan SMSI Kota Medan dan pernyataan pihak terkait)






