MASL Tolak Rencana PLTP Gunung Tampomas, Soroti Ancaman terhadap Air dan Budaya Sunda

oleh
Majelis Adat Sumedang Larang (MASL) bersama masyarakat dan pemerhati lingkungan menyuarakan perlindungan Gunung Tampomas dari rencana pengembangan panas bumi. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga kelestarian sumber air, lingkungan, dan warisan budaya Sunda.(Sumber foto: Dokumentasi Majelis Adat Sumedang Larang).

Majelis Adat Sumedang Larang (MASL) menyuarakan penolakan terhadap rencana pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di Gunung Tampomas, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Penolakan tersebut didasarkan pada kekhawatiran terhadap kelestarian sumber air, lingkungan, serta keberadaan situs dan warisan budaya Sunda.

Di bawah kepemimpinan Pupuhu MASL, Susane Febriyati Suryakartalegawa, S.H., lembaga adat tersebut mendorong agar setiap rencana pembangunan di kawasan Gunung Tampomas mempertimbangkan aspek ekologis, sejarah, dan hak masyarakat adat.

Perjuangan itu mendapat dukungan dari Andy Java, pemerhati lingkungan dan budaya sekaligus pendiri Komunitas Peduli Lingkungan (Kopling). Keduanya menilai pembangunan energi harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan tidak mengabaikan kepentingan masyarakat di sekitar kawasan.

Bagi masyarakat adat Sumedang, Gunung Tampomas bukan sekadar kawasan pegunungan. Wilayah tersebut memiliki nilai sejarah, budaya, dan ekologis yang berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat.

MASL Bawa Aspirasi Penolakan PLTP ke DPRD Sumedang

Salah satu langkah yang dilakukan MASL bersama 34 mitra koalisi adalah meminta Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan DPRD Kabupaten Sumedang pada 21 Oktober 2026.

Dalam agenda tersebut, ratusan masyarakat adat menyampaikan keberatan terhadap rencana pengembangan panas bumi di kawasan Gunung Tampomas. Kehadiran massa memenuhi ruang gedung DPRD hingga meluber ke halaman.

Dalam forum itu, MASL menyampaikan informasi mengenai wilayah seluas 22.514 hektare yang disebut telah diajukan untuk pengembangan panas bumi.

Berdasarkan dokumen yang disampaikan MASL, kawasan tersebut berkaitan dengan penetapan Wilayah Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi (WPSPE) Panas Bumi melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 309.K/EK.04/MEM.E/2025 tertanggal 12 September 2025.

MASL juga menyoroti belum tersedianya sejumlah kajian yang dinilai penting sebelum pengembangan dilakukan. Kajian tersebut meliputi potensi gempa induksi, analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), serta kajian sosial budaya yang independen.

Selain itu, MASL menyayangkan ketidakhadiran sejumlah pejabat pemerintah daerah dalam RDPU tersebut, termasuk Bupati, Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Camat Buahdua.

Ketidakhadiran para pejabat itu, menurut MASL, tercatat dalam Berita Acara Nomor B.A. 000.5.6.1/24/X/2026.

“Yang mengusulkan ke Jakarta tidak datang, yang menjaga gunung datang,” tegas Susane Febriyati Suryakartalegawa.

MASL menegaskan bahwa penolakan tersebut bukan berarti menentang pembangunan atau pengembangan energi baru terbarukan. Persoalan utamanya adalah perlunya perlindungan lingkungan, penghormatan terhadap masyarakat adat, dan keterbukaan kajian sebelum proyek dilaksanakan.

Gunung Tampomas Dinilai Penting bagi Sumber Air dan Budaya Sunda

Gunung Tampomas memiliki ketinggian sekitar 1.684 meter di atas permukaan laut (mdpl) dan menjadi salah satu kawasan penting di Kabupaten Sumedang.

Selain memiliki nilai sejarah dan budaya, kawasan pegunungan tersebut dinilai berperan dalam menjaga keseimbangan lingkungan serta sumber air bagi masyarakat di sekitarnya.

Andy Java mengatakan Gunung Tampomas harus dipandang sebagai bagian dari sumber kehidupan masyarakat, bukan semata-mata kawasan yang memiliki potensi ekonomi.

Menurutnya, kelestarian hutan dan kawasan resapan air di lereng gunung perlu menjadi pertimbangan utama dalam setiap rencana pemanfaatan sumber daya alam.

“Tampomas itu bukan hanya gunung, tetapi juga sumber kehidupan dan perpustakaan budaya Sunda. Jika sumber air rusak akibat eksploitasi, dampaknya bukan hanya dirasakan masyarakat sekarang, melainkan juga generasi mendatang,” ujar Andy.

Ia juga mempertanyakan kesiapan kajian lingkungan dan sosial budaya yang menjadi dasar pengembangan panas bumi di kawasan tersebut.

Andy menilai pengembangan energi baru terbarukan harus tetap memperhatikan karakteristik wilayah, keselamatan masyarakat, serta keberlanjutan ekosistem.

“Gunung yang diam bukan berarti setuju untuk digali. Tampomas adalah titipan karuhun yang harus dijaga untuk anak cucu, bukan untuk kepentingan bisnis sesaat,” katanya.

Tampomas Memiliki Nilai Sejarah Kerajaan Sumedang Larang

Selain kepentingan lingkungan, Gunung Tampomas juga memiliki kedudukan penting dalam tradisi dan sejarah masyarakat Sunda.

Salah satu kawasan yang memiliki nilai budaya adalah Situs Sanghyang Taraje. Kawasan tersebut dikenal dalam tradisi lokal sebagai tempat yang berkaitan dengan penghormatan terhadap leluhur.

Bagi masyarakat yang menjunjung adat Sunda, gunung memiliki makna filosofis sebagai bagian dari keseimbangan kehidupan manusia dan alam.

Andy Java menyebut pelestarian Gunung Tampomas juga berarti menjaga identitas budaya masyarakat Sumedang.

Ia menyampaikan pesan yang menjadi semangat perjuangan masyarakat adat:

“Sumedang Puseur Budaya Sunda, lain puseur bor. Tampomas titipan karuhun, teu dijual. Tampomas titipan karuhun, pamali digali.”

Pesan tersebut menegaskan bahwa Gunung Tampomas harus dijaga sebagai warisan alam dan budaya untuk generasi berikutnya.

MASL Dorong Pembentukan Lembaga Adat Desa

Selain memperjuangkan perlindungan Gunung Tampomas, MASL di bawah kepemimpinan Susane Febriyati juga mengembangkan Gerakan Desa Sadar Adat dan Budaya melalui pembentukan Lembaga Adat Desa (LAD) di Kabupaten Sumedang.

Gerakan tersebut dimulai pada 8 Mei 2026 melalui musyawarah desa di Desa Sukatali, Kecamatan Situraja, bersama DPC Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Kabupaten Sumedang.

Pembentukan LAD dimaksudkan untuk memperkuat peran masyarakat dalam menjaga tradisi, mengembangkan kebudayaan lokal, dan melestarikan nilai-nilai adat di tingkat desa.

MASL mendasarkan gerakan tersebut pada pengakuan negara terhadap masyarakat hukum adat sebagaimana tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 serta amanat pemajuan kebudayaan dalam Pasal 32 ayat (1).

Selain itu, MASL merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, serta ketentuan mengenai lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa.

Susane menilai keberadaan lembaga adat dapat membantu menghidupkan kembali nilai-nilai budaya dalam tata kehidupan masyarakat desa.

Menurutnya, desa tidak cukup hanya memiliki pemerintahan administratif, tetapi juga membutuhkan ruang untuk menjaga identitas, tradisi, dan kearifan lokal.

Perjuangkan Mahkota Binokasih sebagai Cagar Budaya Nasional

Upaya pelestarian budaya juga dilakukan MASL melalui dorongan peningkatan status Mahkota Binokasih menjadi Cagar Budaya Nasional.

Mahkota Binokasih memiliki nilai sejarah penting bagi masyarakat Sunda dan berkaitan dengan perjalanan Kerajaan Sunda serta Sumedang Larang.

Bagi MASL, pengakuan sebagai Cagar Budaya Nasional diharapkan dapat memperkuat perlindungan negara terhadap peninggalan sejarah tersebut.

Mahkota Binokasih bersama sejumlah pusaka Kerajaan Sumedang Larang selama ini menjadi bagian dari warisan sejarah yang dirawat di Museum Prabu Geusan Ulun, Sumedang.

MASL Luncurkan Portal Berita untuk Perkuat Informasi Adat

Memasuki era digital, MASL juga mengembangkan sarana komunikasi melalui peluncuran portal berita resmi pada 10 November 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan.

Susane Febriyati mengatakan portal tersebut akan menjadi media informasi dan edukasi mengenai kegiatan organisasi, pelestarian adat, pembentukan Lembaga Adat Desa, hingga sejarah Sumedang Larang.

“Kalau dahulu para pahlawan berjuang merebut kemerdekaan, sekarang kita berjuang menjaga kemerdekaan dengan melestarikan adat, sejarah, dan marwah Sumedang,” ujar Susane.

Melalui media digital, MASL berharap informasi mengenai kebudayaan Sunda dapat menjangkau masyarakat lebih luas, khususnya generasi muda.

Peluncuran portal tersebut sekaligus menunjukkan bahwa pelestarian adat dapat berjalan beriringan dengan perkembangan teknologi.

Bagi MASL, menjaga warisan leluhur bukan sekadar mengenang masa lalu. Upaya tersebut juga berkaitan dengan perlindungan lingkungan, sumber air, identitas budaya, dan keberlanjutan kehidupan masyarakat.

Melalui berbagai gerakan tersebut, MASL berharap Sumedang tetap mempertahankan identitasnya sebagai Puseur Budaya Sunda sekaligus menjaga Gunung Tampomas sebagai warisan alam dan budaya bagi generasi mendatang.

No More Posts Available.

No more pages to load.