Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono sebagai saksi dalam kasus dugaan penyimpangan tata kelola PT Minyak dan Gas Bumi (Migas) Perseroda Kota Bekasi.
Pemanggilan kedua dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 24 November 2026, setelah Tri Adhianto tidak memenuhi panggilan pertama pada Selasa (17/11/2026).
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, membenarkan adanya penjadwalan ulang tersebut.
Menurut Anang, pihak Wali Kota Bekasi telah menyampaikan surat kepada penyidik untuk meminta perubahan jadwal pemeriksaan.
Alasannya, Tri memiliki agenda pekerjaan kedinasan yang telah dijadwalkan sebelumnya.
“Selasa 24 November (panggilan kedua),” kata Anang Supriatna, Rabu (18/11/2026).
Terkait Dugaan Penyimpangan Kerja Sama Migas
Pemeriksaan terhadap Tri Adhianto berkaitan dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola kerja sama operasi (KSO) antara PT Migas Bumi Bekasi (Perseroda) dengan PT Pertamina EP selama periode 2009–2024.
Perkara tersebut berkaitan dengan pengelolaan sumur minyak di wilayah Kota Bekasi melalui kerja sama kedua perusahaan.
Kejagung menduga terdapat sejumlah penyimpangan dalam pelaksanaan kerja sama tersebut, termasuk persoalan mekanisme perizinan dan tata kelola perusahaan daerah.
Penyidik juga mendalami proses pembentukan kerja sama serta prosedur yang seharusnya dilalui dalam pengelolaan bisnis migas tersebut.
Dalam penjelasannya, Kejagung mengungkapkan bahwa dugaan penyimpangan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara hingga sekitar Rp2 triliun.
Kejagung Sudah Geledah Sejumlah Lokasi
Dalam proses penyidikan, tim Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) telah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Di antaranya Kantor Sekretariat Daerah Kota Bekasi dan Kantor Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bekasi.
Penyidik juga telah memeriksa sejumlah saksi dari pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama operasi tersebut.
Pemeriksaan dilakukan untuk mengumpulkan keterangan dan alat bukti guna memperjelas dugaan penyimpangan tata kelola perusahaan daerah.
Hingga Rabu (18/11/2026), Kejagung belum menetapkan tersangka dalam perkara tersebut. Penyidikan masih berjalan untuk mendalami keterlibatan pihak-pihak terkait.
Pemeriksaan Kedua Jadi Perhatian Publik
Penjadwalan ulang pemeriksaan Tri Adhianto pada 24 November mendatang menjadi perkembangan penting dalam penanganan perkara dugaan korupsi tata kelola migas di Kota Bekasi.
Publik kini menantikan keterangan yang akan disampaikan Wali Kota Bekasi kepada penyidik Kejagung.
Pemeriksaan tersebut diharapkan dapat membantu mengungkap proses kerja sama pengelolaan migas, termasuk pihak-pihak yang bertanggung jawab apabila ditemukan pelanggaran hukum.
Namun, status Tri Adhianto dalam perkara ini adalah sebagai saksi. Belum ada penetapan dirinya sebagai tersangka.
Proses hukum selanjutnya masih menunggu hasil pemeriksaan dan perkembangan penyidikan Kejaksaan Agung.
Sumber: ANTARA, Liputan6, dan Tirto.






