ADPPI Menilai Deputi KPK Gagal Paham

Jakarta, sketsindonews – Polemik kontraktual investasi antara PT Bumi Gas Energi (PT BGE) dengan PT Geo Dipa Energi (PT GDE) terkait konsensi penggelolaan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi alias PLTP Bumi di Patuha Jawa barat maupun Dieng Jateng semakin liar dan tidak berujung.

Kabar teranyar Kementerian ESDM sebagai pengelola PLTPB tersebut menunjuk PT GDE untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi di Patuha dan Dieng. Meski PT GDE konon tidak memiliki surat Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dan ijin wilayah kerja pertambangan (WKP) sebagai syarat mutlak pengelolaan sumber panas bumi. Seperti tertuang dalam Undang- Undang tentang Panas Bumi Nomor 27 Tahun 2003 dan UU Nomor 21 Tahun 2014.

Hal itu terungkap dalam rapat mediasi yang diinisiasi oleh Komisi Informasi Pusat RI pada Selasa (11/2/2020). Dalam rapat mediasi hadir pihak Kementerian ESDM, PT BGE dan Komisioner KIP Cecep Suryadi sebagai mediator.

Untuk diketahui PT GDE merupakan anak atau cucu perusahaan pemerintah yang saat ini tengah menggelola PLTPB Patuha dan Dieng.

Uniknya ditengah sengketa antara PT BGE dan PT GDE, muncul surat dari Komisi Anti suap yang diteken Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan. Dan akibat terbitnya ketebelece dari Pahala Nainggolan yang diduga antara isi surat saling bertentangan.

Kuasa hukum PT BGE, Boyamin Soiman pun melaporkan Pahala ke Bareskrim Mabes Polri terkait surat nomor. B/6004/LIT.04/10-15/09/2017 tanggal 19 September 2017 yang ditujukan kepada PT GDE dan ditandatangani oleh Deputi Bidang Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan.

Akibat kemelut itu Ketua Umum Asosiasi Daerah Penghasil Panasbumi Indonesia (ADPPI), Hasanuddin angkat bicara.

Dalam keterangan tertulis yang diterima sketsindonews.com, Kamis (13/02/20) siang. Ia pun meminta sengketa yang terjadi antara BGE dan GDE adalah sengketa kontraktual biasa, yang semestinya selesai melalui prosedur administratif dan hukum, jika para pihak saling menghormati dan berkomitmen menyelesaikan permasalahan secara cepat dan tidak saling merugikan.

“Kami menilai sengketa ini, sudah tidak lagi mengikuti prosedur administratif dan hukum dalam ruang lingkup peraturan perundang-undangan di bidang panas bumi, baik Keppres No. 22 Tahun 1981, Keppres No. 45 Tahun 1991, Keppres No. 76 Tahun 2000, UU Panas Bumi Nomor 27 Tahun 2003 dan UU Nomor 21 Tahun 2014,” kata Hasanuddin.

Menurutnya beberapa pokok persoalan yang terjadi, mestilah dikaji dan diselesaikan dalam perspektif peraturan diatas, baik soal Wilayah Kerja Panasbumi (WKP), Ijin Usaha
Panasbumi (IUP), sengketa kontraktual, kewenangan para pihak, dan lain sebagainya.

Sebab masih kata dia. hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam pengusahaan panasbumi di Indonesia, karena semua ruang lingkup pengusahaan, semestinya dapat diselesaikan dalam kerangka peraturan perundang-undangan bidang panasbumi oleh para pihak yang terkait.

“Kami berpendapat bahwa, pihak manajemen PT GDE memiliki keterbatasan kewenangan dalam hal menyelesaikan persoalan ini. Pokok persoalan merupakan kewenangan pemerintah, karena bermula dari masa transisi setelah ditinggalkan Himpurna California Energi (HCE) yang memenangkan gugatan arbitrase internasional. Kontrak antara GDE dan BGE berlangsung pada masa transisi dengan di bentuknya Badan Pengelola Dieng Patuha (BPDP) antara Menteri Keuangan, Pertamina dan PLN,” imbuhnya.

Oleh sebab itu, beber Ketua Umum ADPPI, sengketa antar para pihak merupakan kewenangan dan kewajiban pihak pemerintah (Kementerian ESDM). “Hal ini diatur dalam UU Panasbumi, dimana penyelenggaraan pengusahaan panas bumi merupakan kewenangan pemerintah, termasuk kewenangan pembinaan dan pengawasan,” keluh Hasanuddin.

Terkait dengan surat deputi bidang pencegahan KPK, Hasanuddin menilai bisa saja pihak KPK tidak memahami persoalan ini secara substantive dan komprehensif, sehingga memberikan pendapat yang tidak memadai dan keliru, baik formil, maupun materiil.

“Asosiasi Daerah Penghasil Panasbumi Indonesia (ADPPI) meminta Kementerian ESDM segera turun tangan, dan menjalankan kewenangannya menyelesaikan persoalan Lapang Panas bumi Dieng Patuha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan bidang,” pungkasnya.

(Sofyan Hadi)