Advokat Denny Kailimang: “Pergantian Anggota Dewan Hak Prerogatif Partai”

Jakarta, sketsindonews – Terbongkarnya praktik lancung jual beli jabatan ternyata bukan isapan jempol belaka. Aib komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan berserta konco-konconya pun tersibak ke publik.

Menurut advokat senior Denny Kailimang, penunjukkan atau penempatan legislator baik sebagai ketua DPRD I dan II atau sebagai Ketua/Wakil Ketua Komisi atau Ketua/Wakil Ketua Fraksi atau Ketua/Wakil Ketua MPR atau sebagai anggota Komisi adalah kebijakan partai dari masing-masing legislator dan partai.

“Biasanya partai mempunyai aturan yang biasa disebut peraturan organisasi alias PO yang dibuat oleh Dewan Pimpinan Pusat dari Partai,” kata Denny mengawali kepada sketsindonews.com, Jumat (10/01/20) sore.

Kemudian lanjutnya, PO tersebut. mengatur tentang syarat-ayaratnya, termasuk kalau ada pergantian antaewaktu (PAW). Tetapi khusus PAW masih kata Denny, selain diatur oleh PO ada ketentuan lain yang mengaturnya seperti UU MD3 dan peraturan KPU.

“Dan khusus PAW yang paling berkompoten adalah KPU, karena KPU setelah mendapatkan surat PAW dari DPP Partai, maka KPU yang akan memprosesnya untuk kemudian KPU mengajukan PAW tersebut ke pimpinan dewan (DPR-MPR-DPRD I /Propinsi – DPRD II /Kabupaten/Kota). Jadi proses di KPU mungkin terjadi hambatan. Kemudian harus diurus agar administrasinya bisa dipercepat setelah itu masuk fase si Pimpinan Dewan,” beber anggota Partai Demokrat

Ia juga mengungkapkan kendala pada tingkat pimpinan dewan. Menurut Denny, jika para pemimpin legislator kompak atau sebaliknya, pasti akan terjadi hambatan juga. “Jadi perlu “diurus” juga istilahnya,” ujar pria jebolan Universitas Parahyangan, Bandung 1975 silam.

Terkait putusan kata Denny, DPP bisa digugat melalui Mahkamah Partai dan terhadap putusan KPU bisa melakui TUN. “Contoh paling anyar yakni kasus Fahri Hamzah, sampai habis masa jabatannya tidak bisa dilaksanakan putusan DPP Partai, dan KPU juga tidak melaksanakan putusan DPP tersebut,” ulas dia.

Dari rangkaian proses – proses tersebut lanjut lelaki yang telah menekuni provesi advokat sejak 1978, besar kemungkinan dalam pengurusan baik di DPP. KPU atau Fraksi akan ada biaya-biaya.

Maka ujar Denny mengimbuhkan, untuk menghindari hambatan-hambatan seharus dicantumkan dalam Undang-Undang bahwa apabila keputusan DPP, KPU atawa FRAKSI/pimpinan dewan tidak dilaksanakan atau dieksekusi dalam jamgka waktu 7 hari atau 14 hari, maka otomatis sudah dilaksanakan dan institusi selanjutnya harus memproses secara otomatis .

“Contoh seperti UU kalau sudah disahkan di DPR RI kalau dalam waktu 30 hari tidak disetujui presiden maka otomatis harus diundangkan di berita negara oleh Menteri Hukum dan HAM,” pungkasnya.

(Sofyan Hadi)