Jakarta, sketsindonews – Sebanyak 14 anak-anak di pengungsian tidak naik sekolah dan 11 murid PAUD tidak bisa melanjutkan ke tingkat SD. Itulah kondisi terakhir di Rusun Jemundo, Sidoarjo, pengungsian Syiah Sampang.
Setelah kunjungannya dari Rusun Jemundo, Selasa (6/9/2016), Komisioner Komnas Perempuan Riri Hariroh menegaskan bahwa lembaganya akan mendorong pemerintah untuk segera memenuhi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (Ekosob) para penyintas Syiah Sampang.
Komnas Perempuan secara khusus akan berkoordinasi dengan Kantor Staf Presiden (KSP) untuk penyelesaian kasus ini.
“Sudah 4 tahun komunitas Syiah Sampang menjadi pengungsi di negerinya sendiri, Karena itu pemerintah harus memiliki peta jalan yang jelas untuk penyelesaian kasus Syiah Sampang dan kasus kebebasan beragama dan berkeyakinan lainnya,” ungkap Riri.
Ia menceritakan bahwa kerentanan yang ditanggung para pengungsi di rusun semakin memprihatinkan karena kondisinya yang tidak layak. Ruang tinggal sempit ditempati dua sampai tiga KK yang disekat triplek atau kain, sehingga baik perempuan maupun laki-laki tidak mempunyai privasi.
“Dengan satu kamar mandi digunakan lebih dari dua KK, maka kaum perempuan merasa sangat tidak enak, apalagi kalau mereka dalam kondisi menstruasi,” pungkasnya.
Seperti dikutip dari sejuk.org, empat belas anak-anak kami di pengungsian tidak naik sekolah. Sebelas murid PAUD tidak bisa melanjutkan ke tingkat SD.
Kabar itu disampaikan Rohah (26) dari lantai 4 pengungsian Rumah Susun Puspa Agro, Jemundo, Taman, Sidoarjo, Jawa Timur, Senin malam (5/9/2016) saat dikunjungi Komisioner Komnas Perempuan Riri Hariroh, Litbang Kementerian Agama Pusat Adlin Sila, akademisi UGM Zainal Abidin Bagir, perwakilan masyarakat sipil AMAN Indonesia, Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika, KontraS Surabaya dan sebagainya.
