Home / Berita / Andar GACD Pidanakan KPK Pelaku Penyadapan, Penjebakan OTT, Perampokan Uang dan Perampasan Kemerdekaan

Andar GACD Pidanakan KPK Pelaku Penyadapan, Penjebakan OTT, Perampokan Uang dan Perampasan Kemerdekaan

Jakarta, sketsindonews – Praktisi hukum Direktur GACD, Andar M Situmorang mengaku galau dan sedih melihat kenyataan tambah amburadul nya cara penegak hukum di negara hukum NKRI akibat minimnya pengetahuan ilmu hukum pidana dan acara pidana yang dimiliki para Pimpinan, penyidik, pegawai KPK dan anggota DPR Komisi 3 Hukum serta Pansus hak angket KPK. Hal ini diungkapkan setelah Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 3 dengan KPK, siang tadi, Selasa (26/9).

Baca: Andar: Semua Jebakan OTT KPK Ilegal, Kejahatan Jabatan 5 Komisioner KPK

Andar menyarankan agar semua pihak yang terlibat dalam RDP dan Pansus Angket KPK untuk kembali belajar ilmu hukum pidana dan acara pidana mendalami perintah pasal 1 butir 19 Kuhap.

“Disamping minimnya ilmu hukum pidana yang dimiliki para Anggota Komisi Hukum DPR, ternyata juga tak punya nyali menegak kan hukum,” kata Andar, saat ditemui tadi sore di senayan yang mengaku serahkan ke Komisi 3 DPR dan KPK 25 buku undang-undang Kuhp dan Kuhap agar belajar bersama maksud pasal 1 butir 19 Kuhap, tentang tertangkap tangan sama sekali tidak mengenal OTT sehingga para pelaku OTT adalah perbuatan gerombolan liar atau harus dihukum dipidana hukuman maximum.

Baca: KPK Peti’Es’kan Kasus BLBI 12.500 Triliun, Andar Beberkan Pihak Yang Terlibat

Sejak negara Hukum NKRI kita ini berdiri, menurut Andar, Pemerintah dan DPR belum pernah mensahkan pasal Undang-undang yg memperbolehkan OTT kecuali perda melakukan OPERASI YUSTISI biasanya pasca lebaran.

“Demi bukti adanya penegakan hukum Di NKRI, maka terhadap semua pelaku proyek penyadapan untuk penjebakan OTT demi pencitraan KPK harus di stop dan semua korban jebakan betmen gaya KPK harus dibebaskan demi hukum dikeluarkan dari penahan tanpa syarat, duit duit recehan yang dirampas KPK dikembalikan utuh kepada yang berhak,” ujarnya.

Andar mengatakan kalau saja mengerti hukum seharusnya Komisi Hukum DPR dan Panitia Hak Angket DPR tadi siang sudah harus datangi Bareskrim Polri melaporkan tindak pidana kejahatan jabatan merampok uang dan merampas kemerdekaan orang yang dilakukan secara bersama oleh ke-5 komisioner KPK, dibantu penyidik dan pegawai KPK.

“Yang nyata-nyata tidak punya kemampuan mengungkap menyidik mengadili para pengemplang Dana BLBI kerugian Negara hingga 1250 trilyun, hingga patut dipertanyakan kenapa Presiden RI tidak memerintahkan pemeriksaan penyidikan korupsi BLBI?,” papar Andar.

“Demi hukum Polri pun harusnya tanpa ada pelapor pun sudah harus bertindak cepat menangkap, memeriksa dan menahan para pelaku Kejahatan Jabatan dimaksud Pasal 421 Kuhp untuk dipidana hukuman maximum Komisioner KPK harus dibasmi para penegak hukum KPK yang menegakkan hukum dengan cara melawan hukum,” pungkasnya.

(Eky)

Check Also

SBY Perintahkan Kader Partai Demokrat Hentikan ‘Sementara’ Dinas Di BPN Prabowo-Sandiaga Uno

Jakarta, sketsindonews – Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), meminta seluruh pimpinan maupun …

Watch Dragon ball super